Legislator Minta Kemendagri Perkuat Pembinaan Cegah Korupsi Kepala Daerah

JAKARTA, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Anggota Komisi II DPR RI Eka Widodo meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap kepala daerah menyusul operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tiga bupati dalam kurun satu bulan, Senin 13 Juli 2026.

Eka menilai rentetan penangkapan tersebut menjadi sinyal bahwa upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah belum berjalan optimal.

Menurutnya, Kemendagri perlu memperluas pembinaan yang tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga penguatan integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

BACA JUGA:Freddy Poernomo Soroti Ongkos Politik dan Korupsi Kepala Daerah Jelang Evaluasi Pemilu 2029

"Kasus yang terus berulang ini harus menjadi bahan evaluasi bersama. Kemendagri tidak cukup hanya melakukan pembinaan administratif, tetapi juga harus memperkuat pendidikan integritas, tata kelola pemerintahan yang bersih, serta pengawasan terhadap kepala daerah sejak awal mereka menjabat," kata Eka.

Ia mencatat dalam sebulan terakhir KPK melakukan OTT terhadap Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby terkait dugaan suap pengisian jabatan, Bupati Langkat Syah Afandin dalam perkara dugaan suap proyek, serta Bupati Sukoharjo Etik Suryani yang diduga melakukan pemerasan terhadap perangkat daerah.

Menurutnya, langkah penindakan yang dilakukan KPK patut diapresiasi.

Namun, ia menegaskan upaya pencegahan harus menjadi prioritas agar praktik korupsi tidak terus berulang di berbagai daerah.

"Kita tentu mengapresiasi langkah tegas KPK dalam memberantas korupsi. Namun, yang jauh lebih penting adalah bagaimana negara mampu mencegah praktik-praktik korupsi itu sejak dini agar tidak terus berulang di berbagai daerah," ujarnya.

Selain itu, Eka mendorong Kemendagri menjadikan pendidikan antikorupsi sebagai agenda rutin bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, hingga organisasi perangkat daerah (OPD).

Menurutnya, program tersebut perlu melibatkan KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta aparat pengawas internal pemerintah.

Gempur Rokok Illegal--

"Sosialisasi pencegahan korupsi harus terus dilakukan. Jangan hanya saat pelantikan kepala daerah, tetapi menjadi agenda rutin yang melibatkan KPK, BPKP, aparat pengawas internal pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan," katanya.

Ia mengingatkan korupsi di daerah tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan menurunkan kualitas pelayanan publik.

Sumber: