Presiden Prabowo Minta Kepala Daerah Awasi Dapur MBG Cegah Penyimpangan
Kedatangan Presiden Prabowo Subianto ketika hendak memberikan arahan terkait pengawasan Program Makan Bergizi Gratis disambut meriah warga.--
JAKARTA, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Presiden Prabowo Subianto meminta kepala daerah dan aparat di daerah mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan program, Jumat 10 Juli 2026.
Presiden Prabowo Subianto meminta gubernur, bupati, camat, kepala desa, serta aparat terkait memeriksa seluruh dapur Program Makan Bergizi Gratis.
"Kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ. Maka saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa, boleh periksa semua dapur MBG, saudara periksa," kata Presiden Prabowo Subianto.
BACA JUGA:Korupsi MBG, Pakar: Makanan Tidak Memenuhi Standar Kualifikasi
BACA JUGA:Isu Dana MBG ke Presiden, BGN: Tuduhan Pembagian Dana Itu Hoaks
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, mulai dari komandan distrik militer, kepala kepolisian resor, hingga kepala kepolisian sektor ikut mengawasi pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya, setiap temuan penyimpangan agar dilaporkan kepada Kepala Badan Gizi Nasional atau langsung kepada dirinya.
"Laporkan ke Kepala BGN, kalau perlu lapor langsung ke saya. Gampang, ngomong ke TikTok langsung, aku kirim tim untuk selesaikan. Benar? Nggak usah susah-susah," ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pengawasan dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan program, bukan mencari keuntungan pribadi ataupun meminta setoran.
Menurutnya, masyarakat juga dapat ikut mengawasi jalannya program pemerintah melalui penggunaan gawai dan media sosial.
"Rakyat sekarang tidak bodoh, rakyat punya gadget. Tapi memang ya, orang kalau mau nyolong ada saja, ada saja. Gue heran juga itu," katanya.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pembagian porsi makanan harus sesuai ketentuan dan tidak dikurangi, termasuk dalam penyediaan lauk bagi penerima manfaat.
"Kalau kita, satu ayam potong delapan atau 10 lah. Paling kecil 12 lah, jangan pula dipotong 18 atau 22. Disangka kita nggak ngerti," katanya.

Gempur Rokok Illegal--
Sumber:






