Ribuan Pekerja Terancam Menganggur, DPRD Jombang Panggil Manajemen PT SGS

JOMBANG, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap lebih dari seribu karyawan PT SGS kembali memicu perhatian publik. Komisi D DPRD Jombang memanggil manajemen perusahaan, perwakilan pekerja, serta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jombang untuk mengurai persoalan yang mengancam mata pencaharian ribuan keluarga tersebut.

Rapat yang digelar Senin (15/6) itu difokuskan untuk menggali alasan di balik kebijakan PHK yang akan efektif berlaku mulai 1 Juli mendatang. DPRD juga ingin memastikan langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam mengawal hak-hak pekerja.

BACA JUGA:DPRD Jombang Matangkan Raperda Miras, Targetkan Aturan Lebih Tegas dan Rinci

Mini Kidi Wipes.--

Ketua Komisi D DPRD Jombang Mochamad Agung Natsir menegaskan bahwa pihaknya berharap PHK dapat dihindari. Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar urusan perusahaan, melainkan menyangkut nasib ribuan pekerja dan keluarganya.

"Kami berharap perusahaan tetap berjalan baik dan para pekerja tetap dapat mempertahankan pekerjaannya. Ini persoalan besar yang harus dicari jalan keluarnya bersama," ujarnya usai rapat.

Di sisi lain, Ketua DPC Sarbumusi Jombang Lutfi Mulyono mengungkapkan bahwa sekitar seribu pekerja telah menerima sosialisasi terkait PHK. Mereka akan mengakhiri masa kerja pada 30 Juni dan resmi berstatus korban PHK mulai 1 Juli.

BACA JUGA:Kafe dan Restoran Menjamur, DPRD Jombang Desak Bapenda Optimalkan Pajak Daerah

Gempur Rokok Illegal--

Menurut Lutfi, perusahaan berdalih melakukan efisiensi karena mengalami kerugian. Namun, alasan tersebut dinilai perlu dibuktikan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Perusahaan mengaku merugi, tetapi pekerjaan masih ada dan bahkan sebagian dialihkan kepada tenaga borongan maupun alih daya. Kondisi ini menimbulkan banyak pertanyaan," tegasnya.

Ia juga menyoroti munculnya ketegangan di lingkungan kerja. Pasalnya, saat para pekerja yang akan terkena PHK masih aktif bekerja hingga akhir Juni, perusahaan disebut telah menyiapkan tenaga pengganti.

"Teman-teman masih bekerja, tetapi ketika masuk perusahaan sudah ada penggantinya. Situasi ini memicu kekecewaan dan dianggap tidak menghargai pekerja yang selama ini mengabdi," katanya.

BACA JUGA:DPRD Jombang Dorong Aplikasi DTSEN Terpadu, Data Bansos Dinilai Masih Amburadul

Sumber: