DPRD Jatim Awasi Ketat Efisiensi Anggaran di Sekretariat Dewan

SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Ketatnya efisiensi anggaran terhadap kebijakan energi dari penerintah pusat, terus diterapkan oleh Sekretariat DPRD Jawa Timur. 

Hal itu, diterapkan DPRD Jatim untuk mendorong sekretariat dewan agar lebih Efisien anggaran tanpa menggurangi makna pelayanan terhadap rakyat. Kebijakan ini, juga berlaku pada OPD mitra kerja Komisi A yang membidangi penerintahan dan hukum.

BACA JUGA:Hari Posyandu Nasional 2026, DPRD Jatim Dorong Revitalisasi Layanan Kesehatan

Mini Kidi Wipes.--

Wakil Ketua Komisi A, Budiono menjelaskan, pihaknya akan meminta pelaporan setiap bulan pada mitra kerja. Budiono tidak menampik sebagai lembaga DPRD melakukan pengawasan dalam disukusi publik yang digagas Pokja Indrapura dengan tema Kinerja DPRD Jatim Di tengah Efisiensi Anggaran. Turut hadir diskusi, Sekwan Ali Kuncoro, dan Komisioner Keterbukaan Informasi (KI) Jatim, Solehudin, Rabu 29 April 2026.

“Kita akan meminta laporan berkala dari kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan mitra kerja, termasuk Sekwan DPRD Jatim,” kata Budiono.

BACA JUGA:Bapemperda DPRD Jatim Kaji Payung Hukum Perlindungan Driver Ojol

Politisi Partai Gerindra yang juga anggota DPRD Jatim asal Bojonegoro ini, sejauh ini ada upaya efisiensi. Seperti kebijakan WFH setiap hari Rabu dalam satu minggu. Penerapan penggunaan transportasi umum bagi pegawai, maupun anggota dewan yang berlantor di gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura Nomor 1, Surabaya.

“Saya menerapkan efisiensi anggaran dengan menggunakan transportasi umum (kereta api) dari Bojonegoro. Jika diterapkan semuanya program pemerintah efisiensi dampak krisis energi,” jelas Budiono.

Sementara itu, Sekwan Ali Kuncoro menyampaikan, kebijakan efisienai anggaran tidak mengaggu kinerja bagi pegawai dalam memberi pelayanan terhadap anggota dewan terhadap kepentingan rakyat.

BACA JUGA:DPRD Jatim Minta Pengawasan PMK Hewan Kurban Diperketat

“Kami sudah melakukan, dengan mematikan listrik dalam pelaksanaan WFH. Termasuk mendorong pegawai di lingkup DPRD Jawa Timur untuk menggunakan transportasi umum. Dan memberi kebijakan mengginap bagi pegawai yang rumahnya luar kota, sehingga bisa ada efisiensi Bahan Bakar Minyak (BBN),” kata Ali Kuncoro.

Alkun sapaan lekat Ali Kuncoro, penerapan efisiensi dengan kebijakan layanan wakil rakyat melalui basis dengan pengetatan pengawasan.

“Sehingga tidak ada menggaggu pelayanan terhadap rakyat. Seperti melalui sistem digitalisasi pengaduan masyarakat terhadap wakil rakyat,” sebut Ali Kuncoro.

Sumber: