Pemerintah Permudah Akses Rumah MBR Lewat Insentif dan Penyederhanaan Aturan

Ilustrasi, pemerintah menyiapkan insentif dan kemudahan aturan untuk akses perumahan MBR.--

JAKARTA, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Pemerintah merampingkan aturan dan menyiapkan berbagai insentif untuk mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah layak huni melalui program 3 juta rumah, Rabu 15 April 2026.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari menyatakan program ini menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi backlog perumahan sekitar 9,9 juta keluarga.

Mini Kidi Wipes.--

Selain itu, program ini juga mencakup renovasi sekitar 26,9 juta rumah tidak layak huni.

“Bapak Presiden melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berencana memanfaatkan aset negara serta tanah yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan rakyat, khususnya dalam mendukung penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat,” ujar Qodari.

BACA JUGA:Gandeng Swasta, Pemerintah Bangun Rumah Susun Subsidi di Bekasi dan Hunian Pascabencana

Untuk mempermudah akses, pemerintah menghapus retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain itu, proses perizinan dipercepat dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.

Sementara itu, pemerintah juga menggratiskan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemerintah turut memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah 100 persen atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun pada 2026 dan 2027.

Gempur Rokok Ilegal. Laporkan Peredaran Rokok Ilegal ke Kantor Bea Cukai Malang.--

Di sektor moneter, Bank Indonesia melonggarkan Giro Wajib Minimum dari 5 persen menjadi 4 persen melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial dengan alokasi hingga Rp 80 triliun untuk 100.000 unit rumah komersial.

Selain itu, pemerintah menyediakan program pembiayaan melalui KUR Perumahan dengan anggaran Rp 130 triliun dan subsidi bunga 5 persen.

BACA JUGA:Presiden Prabowo Tiba di Indonesia Usai Lawatan Rusia dan Prancis Perkuat Kerja Sama Strategis

“Seluruh langkah ini merupakan wujud nyata arahan Presiden agar kebijakan berpihak pada rakyat kecil, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat pelayanan publik dan mempermudah akses masyarakat terhadap perumahan layak,” terangnya.

Sepanjang 2025, penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan telah mencapai 278.868 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

BACA JUGA:Program 3 Juta Rumah Dorong Ekonomi, Libatkan 185 Industri dan Serap Tenaga Kerja

Untuk tahun ini, pemerintah menambah kuota pembiayaan dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit.

“Penambahan kuota ini didukung skema KPR yang semakin terjangkau dengan DP 1 persen dan bunga tetap 5 persen guna memperluas akses kepemilikan hunian layak bagi masyarakat,” kata Qodari. (–)

Sumber: