Jatim Siaga Kemarau 2026, Khofifah Minta Daerah Antisipasi Kekeringan dan Karhutla
Gubernur Khofifah saat rakor penanganan kemarau panjang di Surabaya.--
SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemarau 2026 termasuk potensi kekeringan dan karhutla, Selasa 7 April 2026.
Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Hidrometeorologi dan Potensi Kemarau Panjang 2026 di Dyandra Convention Center.
Mini Kidi Wipes.--
Rakor dihadiri bupati dan wali kota se-Jawa Timur, Forkopimda, Perhutani, BPBD, serta instansi terkait.
Khofifah menekankan pentingnya mitigasi sejak dini agar penanganan bencana tidak bersifat reaktif.
"Sebentar lagi musim kemarau, potensi-potensi bencana yang bisa terjadi mari kita antisipasi bersama mulai saat ini," ujar Khofifah.
Khofifah meminta daerah segera menyusun langkah konkret mulai dari pemetaan wilayah rawan hingga rencana aksi tanpa menunggu bencana.
Selain itu, distribusi air bersih harus tepat sasaran dan pemantauan titik api diperkuat di wilayah rawan.
BACA JUGA:Gubernur Khofifah Resmikan Gedung Gus Dur, Targetkan RSU Muslimat Jadi Pusat Layanan Unggulan
Khofifah juga mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah serta menggunakan air secara bijak.
Data Pemprov Jawa Timur menunjukkan 92–97 persen bencana pada 2022–2025 merupakan bencana hidrometeorologi.
Pada triwulan pertama 2026 tercatat 121 kejadian bencana yang didominasi angin kencang dan banjir.
BACA JUGA:Khofifah Beberkan Capaian Jatim 2025: Ekonomi Tumbuh 5,33 Persen, Investasi Tertinggi 6 Tahun
Berdasarkan BMKG, musim kemarau 2026 diperkirakan mulai Mei dengan puncak pada Agustus dan durasi mencapai 220–240 hari di sejumlah wilayah.
"Tekanan kekeringan tahun ini diperkirakan lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya," jelas Khofifah.
Khofifah menambahkan kekeringan berpotensi memicu karhutla akibat kondisi vegetasi yang mengering.
Gempur Rokok Ilegal. Laporkan Peredaran Rokok Ilegal ke Kantor Bea Cukai Malang.--
Selain itu, sektor pertanian terancam dengan potensi dampak pada 56,2 persen lahan sawah di awal kemarau dan meningkat hingga 76,7 persen atau sekitar 921 ribu hektare saat puncak.
Pemprov Jawa Timur tetap menargetkan luas tambah tanam padi lebih dari 2,42 juta hektare pada 2026.
Wilayah prioritas meliputi Lamongan, Bojonegoro, Ngawi, Banyuwangi, dan Jember.
BACA JUGA:Dorong Payung Hukum Terpadu, Gubernur Khofifah Inisiasi Perda untuk Masyarakat Adat di Jatim
Strategi yang disiapkan meliputi sistem peringatan dini, operasi darat dan udara untuk penanganan karhutla, serta rehabilitasi pascabencana.
Mitigasi kekeringan difokuskan pada penguatan manajemen air melalui pembangunan waduk, embung, sumur bor, dan pompanisasi.
"Kolaborasi dan sinergi harus terus diperkuat agar Jawa Timur tetap aman, tangguh, dan produktif menghadapi musim kemarau 2026," tegasnya.
BACA JUGA:Gubernur Khofifah Tinjau Banjir Pasuruan, Pemkot Fokus Penanganan dan Solusi Jangka Panjang
Sementara itu, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB RI Raditya Jati mengapresiasi langkah Pemprov Jawa Timur.
"Itu contoh konkret bahwa bencana bisa dikelola dengan baik melalui mitigasi yang tepat," ucapnya.
Ia juga mendorong peningkatan anggaran pra-bencana untuk memperkuat mitigasi dan pencegahan. (Ain)
Sumber:
- Share:
