Ketidakpastian Global Bayangi APBN 2026, DJPb Jatim: Waspada Harga BBM Naik

SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Dinamika geopolitik global yang kian memanas mulai diwaspadai berdampak pada kondisi fiskal di Jawa Timur. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Timur, Saiful Islam, menegaskan bahwa perubahan kondisi global berpotensi memengaruhi asumsi dasar dalam penyusunan APBN 2026.

Mini Kidi Wipes.--

Menurutnya, faktor eksternal seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga fluktuasi nilai tukar dolar menjadi variabel penting yang harus dicermati secara serius. 

"Geopolitik global tentu ada hal yang perlu kita waspadai, terutama terkait harga bahan bakar dan berbagai faktor lainnya yang bisa berdampak ke ekonomi," ujar Saiful, Rabu, 1 April 2026.

BACA JUGA:Perbankan Perketat Prudential Measures di Tengah Risiko Geopolitik Global

Gempur Rokok Ilegal -----

Ia menjelaskan, kondisi global saat ini berbeda dibandingkan saat pemerintah menyusun asumsi awal APBN 2026. Karena itu, penyesuaian atau adjustment menjadi langkah yang tidak terhindarkan, terutama untuk menjaga stabilitas fiskal.

"Ketika asumsi dasar APBN dibuat, situasinya tidak seperti sekarang. Maka beberapa asumsi akan direvisi, termasuk menghitung kembali potensi defisit dan langkah-langkah penyesuaiannya," jelas Saiful. 

Lebih lanjut, Saiful menyebutkan bahwa pemerintah berpeluang melakukan efisiensi pada belanja yang tidak menjadi prioritas. Namun, program-program strategis dipastikan tetap berjalan dan tidak akan mengalami pengurangan signifikan.

BACA JUGA:Geopolitik Global Memanas, Jatim Gerak Cepat Susun Mitigasi Ekonomi dan Sosial

Selain itu, penguatan dolar AS dan lonjakan harga minyak dunia juga menjadi tantangan tersendiri karena berpotensi menekan penerimaan negara. Kondisi ini secara tidak langsung dapat memengaruhi ruang fiskal, baik di tingkat nasional maupun daerah seperti Jawa Timur.

"Perubahan nilai tukar dan harga minyak tentu akan berdampak pada penerimaan negara. Ini yang terus kita cermati agar fiskal tetap terjaga," imbuhnya. 

Dengan berbagai dinamika tersebut, pemerintah diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal dan keberlanjutan program prioritas, sehingga dampak gejolak global terhadap perekonomian daerah dapat diminimalkan. (Ain)

Sumber: