FRMJ: Jangan Tebang Pilih, Usut Tuntas Dugaan Pemotongan Pokir DPRD Jombang 2023

JOMBANG, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Kasus dugaan pemotongan bantuan pokok pikiran (pokir) oleh oknum anggota DPRD Jombang dari Fraksi PPP tahun 2023 yang kini masuk ranah hukum mendapat sorotan dari aktivis antikorupsi di Kabupaten Jombang, Selasa 3 Maret 2026.

Sorotan tersebut disampaikan Joko Fattah Rochim, aktivis Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ), yang mendorong aparat penegak hukum mengusut tuntas aliran dana potongan pokir yang diduga bermasalah.

Mini Kidi Wipes.--

Menurut Fattah, langkah penyelidikan yang dilakukan Tipidkor Satreskrim Polres Jombang sudah tepat untuk membongkar dugaan praktik korupsi dana pokir DPRD Jombang tahun anggaran 2023.

“Untuk persoalan potongan pokir yang sudah ramai dan viral di media dari salah satu anggota dewan, ini harus betul-betul diungkap oleh APH,” kata Fattah.

BACA JUGA:Lewat Pokir, DPRD Jombang Kawal Pembangunan Lebih Merata dan Tepat Sasaran

Fattah menegaskan dugaan pemotongan dana pokir hingga 20 persen tidak dapat ditoleransi dan berpotensi masuk kategori pungutan liar.

Fattah mencontohkan dugaan pemotongan sebesar 20 persen dari total Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rp100 juta pada salah satu organisasi masyarakat keagamaan perempuan di Kecamatan Diwek.

Menurutnya, pola yang terjadi adalah dana bantuan pokir telah masuk ke rekening penerima, kemudian pihak tertentu mendatangi untuk meminta potongan sebesar 20 persen.

BACA JUGA:Dugaan Potongan Pokir DPRD Jombang Mencuat, Penerima Klaim Dipangkas 30 Persen

“Itu kan RAB 100 juta rupiah, terus potongannya 20 persen. Itu tidak boleh. Biarpun anggaran sudah masuk rekening, lalu ada yang datang meminta potongan, itu tetap salah,” tegasnya.

Isu pemotongan pokir DPRD Jombang tersebut menjadi perhatian publik karena menyangkut transparansi penggunaan anggaran aspirasi masyarakat.

FRMJ mendesak agar penanganan kasus tidak berhenti pada tahap penyelidikan, tetapi ditingkatkan ke tahap penyidikan hingga persidangan apabila ditemukan bukti yang cukup.

Gempur Rokok Illegal--

Fattah juga mengkritik penegakan hukum yang dinilai cenderung tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

“Jangan hanya masyarakat kecil yang diproses hukum. Anggota dewan juga harus didorong agar segera naik ke proses penyidikan,” ujarnya.

Fattah menyebut dugaan praktik pemotongan pokir tidak hanya terjadi pada satu partai politik, melainkan diduga melibatkan oknum lain.

BACA JUGA:Belajar ke Gunungkidul, Komisi A DPRD Jombang Soroti Kendala Lahan KDKMP

Kasus dugaan pemotongan pokir DPRD Jombang tahun 2023 kini menjadi sorotan publik. Masyarakat menanti komitmen aparat penegak hukum dalam membongkar dugaan penyimpangan dana aspirasi tersebut.

“Saya berharap pada aparat penegak hukum agar menegakkan hukum setegak-tegaknya, dan oknum dewan diperiksa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Fattah. (war)