Proyek Sekolah Rakyat Minim Transparansi, Aktivis Minta Lebih Terbuka

JOMBANG, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Sikap tidak kooperatif pelaksana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten JOMBANG menuai kritik tajam dari kalangan aktivis. Direktur Lembaga Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LinK) JOMBANG, Aan Anshori, menilai, dalih SOP yang membatasi akses jurnalis tidak bisa dibenarkan bila bertentangan dengan undang-undang.

Menurut Aan, transparansi dan akuntabilitas proyek yang dibiayai APBN maupun APBD sudah dijamin oleh UU. Termasuk perlindungan terhadap kerja jurnalistik. Bahkan, siapa pun yang menghalangi tugas jurnalis dapat dikenai sanksi pidana.

BACA JUGA:Komisi C DPRD Jombang Sentil Minimnya Transparansi Proyek Sekolah Rakyat Tunggorono

Mini Kidi--

“Kalau ada SOP yang bertentangan dengan undang-undang, ya bodoh sekali pembuat SOP itu,” tegas Aan, Minggu 1 Februari 2026.

Ia mengecam keras sikap tertutup pelaksana pembangunan SR di Jombang. Menurutnya, para jurnalis merupakan representasi kontrol publik. Terlebih, Sekolah Rakyat tersebut nantinya akan digunakan oleh masyarakat Jombang.

BACA JUGA:Proyek Sekolah Rakyat di Tunggorono Tertutup, Media Dilarang Meliput

“Adalah sangat wajar jika rakyat Jombang meminta transparansi dan akuntabilitas. Ini proyek dari uang rakyat,” ujarnya.

Aan juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah meminta masyarakat ikut mengawasi pembangunan Sekolah Rakyat. Karena itu, ia menilai aneh bila publik justru dilarang mengetahui progres proyek tersebut.

“Mosok rakyat tidak boleh tahu perkembangan Sekolah Rakyat? Ini kan janggal,” katanya.

BACA JUGA:Hibah Lahan Sekolah Rakyat Tunggorono Rampung, Jombang Siap Sambut Pendidikan Unggul

Selain itu, Aan menilai pola komunikasi publik atau public relation dari pelaksana proyek sangat buruk. Seharusnya, keterbukaan informasi menjadi prioritas, bukan malah menutup diri.

Untuk itu, LinK Jombang mendesak pelaksana pembangunan SR agar lebih transparan kepada publik melalui media massa. Menurutnya, keterbukaan akan memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan proyek berjalan sesuai aturan.

“Kami mendesak pelaksana pembangunan Sekolah Rakyat lebih terbuka kepada publik lewat jurnalis. Jangan alergi pengawasan,” pungkasnya.(war)

Sumber: