Lawan Kemiskinan dan Banjir, Pemkab Jember Satukan Kekuatan APBD dan Dana MBG Rp4 Triliun
Bupati Jember Muhammad Fawaid, Kala menyampaikan penanganan banjir demi keselamatan warga Jember--
JEMBER, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember mengambil langkah berani dengan mengintegrasikan kekuatan anggaran jumbo serta membentuk Satgas Terpadu guna menuntaskan dualitas masalah: kemiskinan ekstrem dan banjir tahunan.
Bupati Jember, Muhammad Fawaid, mengungkapkan bahwa Jember kini memiliki amunisi finansial yang luar biasa. Selain APBD yang mencapai lebih dari Rp4 triliun, terdapat tambahan perputaran dana dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang nilainya juga ditaksir menyentuh angka Rp4 triliun per tahun.
BACA JUGA:Beasiswa Cinta Bergema Pemkab Jember Molor 6 Bulan, Mahasiswa UIJ Terpaksa Ngutang Bayar UKT

Mini Kidi--
“Jika dapur-dapur SPPG aktif semua, ada sekitar Rp4 triliun uang yang berputar di Jember. Ini anugerah besar. Saya instruksikan semua aktivitas SPPG wajib menggunakan produk lokal Jember. Kita harus pastikan uang ini mengalir ke rakyat, bukan sekadar habis untuk seremonial program,” tegas Bupati yang akrab disapa Gus Fawaid tersebut, Sabtu 31 Januari 2026.
Terkait persoalan banjir yang kerap melumpuhkan wilayah Jember, Gus Fawaid melontarkan kritik pedas terhadap tata kelola masa lalu. Menurutnya, banjir menahun di Jember adalah buah dari pembiaran pelanggaran tata ruang.
BACA JUGA:Pemkab Jember Salurkan 2.500 Gerobak Mlijo Cinta untuk Perkuat PKL dan UMKM
“Kalau drainase sudah diperbaiki tapi tetap banjir, berarti bukan airnya yang salah. Kita melihat banyak bangunan dan perumahan berdiri tepat di bantaran sungai, bahkan ironisnya memiliki sertifikat. Ini bukan bencana alam murni, ini kegagalan tata ruang yang dibiarkan bertahun-tahun,” cetusnya.
Sebagai solusi konkret, Pemkab Jember resmi membentuk Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang. Satgas lintas OPD ini diberi mandat untuk melakukan audit menyeluruh terhadap perizinan dan sertifikat bangunan di wilayah rawan. Gus Fawaid menegaskan tidak akan segan mengambil langkah represif jika ditemukan pelanggaran fatal.
“Penanganan harus holistik, dari hulu ke hilir. Jika ada bangunan di bantaran sungai yang nyata-nyata mengancam nyawa warga, kita ambil tindakan tegas, mulai dari relokasi hingga penegakan hukum,” tambahnya.
Di sisi lain, Gus Fawaid menempatkan pengentasan kemiskinan ekstrem sebagai prioritas darurat. Mengingat Jember masih menduduki posisi kedua daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur, ia meminta seluruh OPD membuang ego sektoral.
BACA JUGA:Perkuat Kemandirian Fiskal, Pemkab Jember Pastikan Tidak Naikkan Pajak Daerah
“Kemiskinan adalah akar dari tingginya angka stunting, kematian ibu (AKI), dan kematian bayi (AKB). Melalui Satgas Terpadu ini, kita akan keroyok masalah tersebut. Tidak boleh lagi ada OPD yang bekerja sendiri-sendiri,” tutup politisi Partai Gerindra tersebut. (fbr)
Sumber:




