Suara Rakyat

Wacana mengenai pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD kini kembali mencuat dan memicu perdebatan sengit. 

Isu ini mempertemukan dua kepentingan besar yang saling berbenturan, yakni kedaulatan rakyat dan efisiensi anggaran.

BACA JUGA:Ancaman Superflu di Tengah Bayang-Bayang Covid-19

Mini Kidi--

Konsep kedaulatan rakyat berpijak pada prinsip fundamental bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. 

Namun, di sisi lain, tuntutan efisiensi muncul sebagai reaksi atas dampak negatif dari "demokrasi biaya tinggi" yang selama ini terjadi. 

BACA JUGA:Industrialisasi dan Sawah yang Dikorbankan

Demokrasi sering kali digambarkan sebagai sistem pemerintahan yang paling ideal, namun sekaligus yang paling rumit dan mahal untuk dijalankan.

Dilema ini menempatkan pada persimpangan jalan. Jika negara hanya mengejar efisiensi, akan berisiko terjatuh ke dalam jurang oligarki, sebuah kondisi di mana nasib jutaan orang hanya ditentukan oleh segelintir elite di parlemen. 

Sebaliknya, jika kita hanya mengejar kedaulatan tanpa memedulikan efisiensi, akan terjebak dalam populisme biaya tinggi yang rentan terhadap praktik korupsi.

BACA JUGA:Tahun Baru Bertabur Pangkat

Padahal, dalam setiap helai kertas suara yang dicoblos, tersimpan makna yang lebih dalam dari sekadar nama calon pemimpin. 

Di sana tertitip harapan seorang petani akan pupuk yang terjangkau, mimpi seorang guru akan pendidikan yang layak, dan doa seorang buruh akan upah yang adil. 

BACA JUGA:Macan Putih yang Tidak Mengaum, Tapi Mengundang Senyum

Sumber: