Jukir Tolak Parkir Non-Tunai di Surabaya Bisa Dilaporkan ke Satgas Anti-Preman

SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Pemerintah Kota SURABAYA menegaskan kewajiban layanan parkir non-tunai dan membuka kanal pelaporan ke Satgas Anti-Preman bagi warga yang mengalami penolakan atau intimidasi oleh juru parkir, Senin 5 Januari 2026.

BACA JUGA:Polemik Perparkiran Surabaya, Restoran Mie Gacoan Beralih ke Parkir Portal

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, sistem pembayaran non-tunai menjadi bagian dari pelayanan publik yang wajib disediakan juru parkir untuk mencegah praktik pungutan liar di lapangan.

Mini Kidi--

"Kalau warga Surabaya membayarnya non-tunai, ternyata ada yang masih menolak atau diintimidasi, tolong laporkan ke Satgas Anti-Preman. Langsung kita ambil, kita ganti, kita copot," tegas Eri Cahyadi, Senin 5 Januari 2026.

BACA JUGA:Parkir Non Tunai Dilaunching, Wali Kota Eri: Perubahan ke Digital untuk Membangun Kepercayaan Publik

Menurutnya, penerapan sistem non-tunai merupakan kunci transparansi pengelolaan parkir tepi jalan yang selama ini rawan permainan tarif dan pungutan di luar ketentuan resmi.

BACA JUGA:Parkir Digital Berlaku Tahun Depan, Komisi C DPRD Surabaya Desak Pilot Project

"Agar tidak ada lagi yang bayar tunai tapi dipaksa Rp10.000. Dengan non-tunai, semua terekam. Tidak ada lagi prasangka dan fitnah antara warga, jukir, dan pemerintah," ujarnya.

BACA JUGA:Pemasangan Portal Parkir Digital Mie Gacoan Ngagel Dihalangi Karangtaruna, Polisi Turun Tangan

Mantan Kepala Bappeko Surabaya itu menjelaskan digitalisasi parkir diterapkan secara menyeluruh, baik Parkir Tepi Jalan Umum (TJU) maupun parkir yang masuk kategori pajak parkir di pusat perbelanjaan dan area khusus.

BACA JUGA:DPRD Surabaya Dukung Penuh Penerapan Parkir Nontunai Mulai Tahun Depan

"Kita bisa tahu jumlah kendaraan yang masuk berapa, biar tidak gegeran perkara jumlah setoran," kata Eri Cahyadi.

BACA JUGA:Parkir Digital di Kota Pahlawan, Dewan Sebut Langkah Smart City dan Cegah Kebocoran Pendapatan

Sumber: