Indeks Pencegahan Korupsi Situbondo Capai 58 Persen, Peringkat 75 Nasional

SITUBONDO, MEMORANDUM.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat indeks pencegahan korupsi daerah (IPKD) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, berada di angka 58 persen atau menempati peringkat 75 nasional, Senin 27 Oktober 2025.

Inspektur Pemkab Situbondo, Puguh Setijarto, mengatakan masih terdapat sejumlah indikator penilaian MCP yang belum terpenuhi oleh pemerintah daerah.

Mini Kidi--

“Untuk peringkat di Provinsi Jawa Timur, Situbondo berada di posisi 20 dari 38 kabupaten/kota, sedangkan di tingkat nasional di peringkat 75,” ujar Puguh.

Menurutnya, program yang dijalankan Deputi Pencegahan KPK ini menilai kinerja pencegahan tindak pidana korupsi berdasarkan indikator yang telah ditetapkan secara nasional.

“Jadi, semua kabupaten dan kota di Indonesia harus memenuhi indikator yang telah ditetapkan oleh Deputi Pencegahan KPK,” jelasnya.

BACA JUGA:Pelajar Tewas Tabrak Bokong Truk Parkir di Jalur Pantura Situbondo

Puguh menambahkan, salah satu indikator yang belum terpenuhi di Situbondo adalah penyelesaian pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang harus rampung sebelum November 2025.

“Ini menjadi ketentuan KPK bahwa pembahasan APBD 2026 harus segera diselesaikan. Karena dalam proses itu dikhawatirkan ada deal-deal, maka dari itu harus sesuai jadwal dan tepat waktu,” katanya.

KPK menekankan pentingnya penyelesaian tepat waktu untuk mencegah potensi penyimpangan. Penilaian IPKD 2025 akan ditutup pada November mendatang.

BACA JUGA:Pabrik Tahu di Situbondo Hangus Terbakar

“Penilaian indeks pencegahan korupsi daerah akan ditutup oleh KPK pada bulan November mendatang,” pungkasnya.

Indikator penilaian pencegahan korupsi daerah meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan aset daerah, serta optimalisasi pajak.

Sumber: