umrah expo

DPRD Jatim Minta Bulog dan Disperindag Jatim Atur Tata Niaga Beras

DPRD Jatim Minta Bulog dan Disperindag Jatim Atur Tata Niaga Beras

Erma Susanti.--

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.IDFraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim prihatin dengan tingginya harga beras yang terjadi saat ini. Di Jawa Timur kenaikan harga beras sudah mulai dirasakan di banyak wilayah.

BACA JUGA:Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Bersama Gen Z SMK Negeri Se-Bojonegoro di Kantor DPC PDI Perjuangan


Mini Kidi--

Anggota Fraksi PDIP, Erma Susanti naiknya harga beras menjadi alarm dan perhatian serius dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim. Karena itu, Fraksi PDIP mendesak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur  segera turun tangan.

“Sebagai pihak yang mengetahui tata niaga pasokan beras, segera melakukan tindakan,” ungkap Erma Susanti, Selasa, 16 September 2025.

BACA JUGA:Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Bersama Gen Z SMA Negeri Se-Bojonegoro dilaksanakan di DPC PDI Perjuangan

Selain itu, Disperindag Jatim segera berkoordinasi dengan  Bulog Divre Jatim menangani lonjakan harga beras, khususnya beras kualitas premium.

“Kenaikan harga sudah mulai dirasakan di banyak wilayah, dan pemerintah daerah wajib bertindak cepat agar beban masyarakat tidak semakin berat,” tandas anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan (Dapil) Blitar-Tulungagung ini.

Anggota Komisi B yang membidangi ekonomi di Jawa Timur ini, menyebut  harga beras premium dalam kemasan lima kilogram telah mencapai Rp83 ribu, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Bulog yang seharusnya sekitar Rp55 ribu. “HET Bulog lima lima ribu, tapi ternyata sejenisnya sudah enam puluhan, bahkan ada beras murah dijual lima delapan ribu,” ucapnya.

BACA JUGA:Songsong Indonesia Emas 2045, PDI-P Surabaya dan TMP Gelar Pelatihan Kepemimpinan

Berdasarkan data dari panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) per 11 September 2025, rata-rata harga beras kualitas medium secara nasional adalah Rp14.530/kg, sementara kualitas premium berada di level Rp16.280/kg, naik sekitar 7-10 persen dibanding bulan sebelumnya. 

Kenaikan ini dipicu oleh distribusi yang belum merata dan pasokan yang sedang mengalami tekanan akibat musim tanam, cuaca, dan logistik ke daerah terpencil.

Begitu juga problem keberadaan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang ada, perlu ada perbaikan. Pasalnya masih banyak masyarakat juga kesulitan mendapatkan beras ini. Sehingga penyaluran beras SPHP menunjukkan kondisi yang masih perlu diperbaiki. 

BACA JUGA:Paripurna DPRD Kabupaten Malang: Fraksi PDI-P Soroti Pendapatan, Fraksi PKB dan Lain Tagih Janji Kampanye

Sumber: