Sidoarjo Optimalkan Digitalisasi Layanan Publik dan Transaksi Keuangan
High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (HLM TP2DD) dan Sosialisasi Literasi Keuangan Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa.(keristion)--
SIDOARJO, MEMORANDUM.CO.ID - Pemerintah Kabupaten SIDOARJO mengoptimalkan digitalisasi layanan publik dan transaksi keuangan untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) guna percepatan pembangunan di Kabupaten SIDOARJO. Dari data Bank Indonesia, Indeks Elekronifikasi transaksi Daerah (ETPD) tahun 2023 sebesar 98,3 persen atau naik menjadi 99,3 persen di tahun 2024.
Bupati Sidoarjo Subandi mengajak seluruh kepala desa dan kepala puskesmas untuk rutin melakukan sosialisasi sistem pembayaran nontunai. Menurutnya, kebiasaan ini akan membentuk budaya transaksi digital di tengah masyarakat, mulai dari pembayaran pajak daerah, retribusi, layanan puskesmas, hingga belanja di warung UMKM.
BACA JUGA:Politisi PDI-P Pinta Pemkab Sidoarjo Bebaskan Warga dari Momok Banjir Menahun
Mini Kidi--
"Mulai dari pajak daerah, retribusi, hingga layanan kesehatan, semua harus diarahkan ke sistem nontunai. Dengan begitu, layanan publik lebih cepat, aman, dan risiko kebocoran anggaran bisa ditekan,” katanya saat membuka High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (HLM TP2DD) dan Sosialisasi Literasi Keuangan Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Rabu 13 Agustus 2025.
Ia juga mendorong pemanfaatan transaksi nontunai, khususnya QRIS, di seluruh lini pemerintahan.
“Kemudahan transaksi digital harus dimanfaatkan. Kita tidak perlu lagi datang ke bank untuk pembayaran. QRIS sudah cukup untuk mempermudah dan mempercepat layanan,” ujarnya.
BACA JUGA:Pemkab Sidoarjo Terima Opini WTP ke-12 dari BPK Jatim
Ia juga mengingatkan perangkat desa untuk mematuhi regulasi penggunaan anggaran agar terhindar dari permasalahan hukum. Sebab, seluruh pembayaran daerah harus transparan, akuntabel, modern, dan berdaya saing.
"Jangan sampai ada penggunaan anggaran yang tidak sesuai. Seluruh kepala desa harus memastikan regulasi berjalan dengan benar, sehingga peningkatan PAD dapat dimulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga berdampak positif bagi keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Subandi.
Advisor Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Ridzky Prihadi menegaskan literasi keuangan adalah pondasi agar digitalisasi ekonomi dapat berjalan optimal.
BACA JUGA:Pemkab Sidoarjo Tingkatkan Kompetensi 40 Pejabat Pengawas
“Digitalisasi tanpa literasi yang memadai bisa menimbulkan kesenjangan. Karena itu, BI mendorong sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha agar masyarakat memahami manfaat, keamanan, dan tata kelola keuangan digital,” jelas Ridzky.(keristion/jokosan)
Sumber:
- Share:
