KSP Matangkan Program Pokok Presiden RI di Kabupaten Malang

MALANG, MEMORANDUM.CO.ID - Kunjungan kerja (kunker) Kantor Staf Kepresidenan (KSP) RI ke Kabupaten Malang dipimpin Plt Deputi V Mayjen TNI (Purn) Harianto. Ini bertujuan memantapkan sekaligus mempercepat pelaksanaan program Asta Cita Presiden RI dengan dukungan Pemkab Malang. Utamanya pada tiga program utama. 

BACA JUGA:NSS VII 2024 di PG Kebon Agung: Dukung Asta Cita, Wujudkan Swasembada Gula

Plt Deputi V menyampaikan kunker yang dilakukan kali ini sebagai balasan atas kunjungan Kepala Dinas Pertanahan dan Dirut Jasa Yasa. Waktu itu, terkait lahan di Malang Selatan, karena banyak yang dikuasai oleh Perhutani sehingga Pemkab Malang tidak bisa berbuat banyak, baik terkait pengelolaan lahan maupun legalitas.

Mini Kidi--

Untuk itu, perlu adanya upaya terkait hal itu. “Kami akan mencari terobosan terkait lahan Malang Selatan terkait kegunaan yang dikuasai Perhutani mengenai izin maupun pengelolaannya,” kata Plt Deputi V Mayjen TNI (Purn) Harianto, Selasa 12 Agustus 2025.

BACA JUGA:Bupati Malang Ikuti Peluncuran Koperasi Merah Putih oleh Presiden RI

Lebih lanjut, Harianto mengungkapkan apabila mengacu pada program Asta Cita dengan istilahnya 8,17,8, itu artinya program prioritas presiden. Itu merupakan janji Presiden untuk membantu masyarakat miskin dalam meningkatkan sumber daya manusia.

Dalam program unggulan itu ada Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR) dan Koperasi Merah Putih (KMP). Maka untuk menjalankan program tersebut ada tantangan karena menyangkut hajat hidup orang banyak. 

“Namanya rambut sama hitamnya, pikiran dan kemauan juga banyak, karena menghadapi orang banyak pasti kendala juga banyak,” kata Harianto.

Apalagi MBG, lanjutnya, merupakan program mahkota presiden, karena untuk menuju Indonesia Emas 2045. Paling utama adalah peningkatan SDM yang dimulai dari memberi makan gizi gratis. Dengan melakukan itu dapat dipastikan kesehatan mereka akan terjamin, sehingga mereka dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan dipastikan SDM baik.

BACA JUGA:Wamenkop Serahkan SK Badan Hukum Koperasi Merah Putih: Malang Jadi Pelopor Percepatan Ekonomi Desa

Untuk itu, Presiden menargetkan akhir 2025 melayani 82,9 juta penerima manfaat, mulai dari siswa, ibu hamil dan balita. Bertahap, diharapkan akhir tahun nanti mampu melayani separuh. Setidaknya, akhir Agustus ini melayani 20 juta penerima manfaat. 

“Karena masih kurangnya sosialisasi pada masyarakat secara umum terkait MBG, sehingga masih ditemui kendalanya,” imbuh Harianto.

Sedangkan untuk Sekolah Rakyat, ini untuk memfasilitasi anak keluarga kurang mampu yang tidak bisa mengenyam pendidikan. Padahal berdasarkan laporan dari Kemensos, ada sekitar 4 juta anak wajib belajar belum bisa mengenyam pendidik akibat kurangnya anggaran untuk Pendidikan.

Sumber: