DPRD Jatim Beri Catatan Pemprov Sediakan 40 Ribu Beasiswa

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Pemprov Jawa Timur menyiapkan program beasiswa penuh dan bantuan biaya pendidikan terjangkau bagi siswa SMA dan SMK swasta dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025.

Program yang menyasar siswa dari keluarga pra sejahtera, terutama yang tergolong dalam Desil 1 dan Desil 2, atau 20 persen kelompok ekonomi terbawah mendapat apresiasi berbagai pihak. Termasuk Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Hikmah Bafaqih.

BACA JUGA:Hardiknas 2025: Pemkot Batu Luncurkan Program Beasiswa 1.000 Sarjana untuk Pemerataan Pendidikan

Mini Kidi--

Politisi PKB Jatim ini, mengapresiasi dan menilai bahwa program ini sangat tepat sasaran. “Banyak siswa miskin yang belum tersentuh bantuan pemerintah karena belum masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” sebut Hikmah.

Masih adanya siswa dari keluarga miskin yang belum menerima PIP juga menjadi perhatian DPRD Jawa Timur.

“Ini penting karena selama ini ada tumpang tindih penerima bantuan, di mana satu orang bisa menerima banyak program sementara yang lain tidak mendapat apa-apa,” kata Hikmah.

BACA JUGA:Kado Hardiknas, Pemkab Bojonegoro Siapkan Beasiswa Perguruan Tinggi

Lanjut Hikmah yang duduk di DPRD Jawa Timur dua periode ini, terdapat sinyalemen atau peringatan yang mana, warga miskin menerima program sosial yang bertumpuk-tumpuk. Ia mencontohkan, salah satu keluarga yang sudah menjadi peserta PKH, juga menerima BNPT, bahkan masih mendapatkan bantuan lainnya.

Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) VI Jawa Timur atau Malang Raya itu, jika itu diterapkan terjadi   ketidak sesuaian dengan passing grade kemiskinan warga. Sementara warga miskin lain yang belum terdata dalam DTKS juga sangat banyak.

"Jadi tepat kalau dipilihnya bukan kepada yang sudah menerima PIP," tegasnya.

BACA JUGA:Gubernur Khofifah Umumkan 10 Ribu Pelatihan dan Beasiswa untuk Anak Buruh di Peringatan May Day 2025

Akan tetapi, Hikmah juga mendorong agar perhatian serupa diberikan kepada siswa Madrasah Aliyah (MA). Meskipun MA berada di bawah kewenangan Kementerian Agama, mereka tetap bagian dari warga Jawa Timur. Menurutnya, siswa MA juga mengalami keterbatasan akses terhadap program-program beasiswa dari pemerintah pusat.

“Jika Pemprov Jatim juga bisa memberikan perhatian kepada siswa Madrasah Aliyah, itu akan menjadi langkah yang sangat berarti. Mereka juga layak untuk mendapatkan akses pendidikan yang adil dan berkualitas,” pungkasnya.

Sumber: