Gubernur Khofifah Bersama Mensos Gus Ipul Diskusi Pengentasan Kemiskinan di Jatim
Diskusi Mensos dan Gubernur Jatim tentang pengentasan Kemiskinan--
MALANG, MEMORANDUM.CO.ID - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kementerian Sosial RI, bersinergi dengan pilar sosial menurunkan kemiskinan di Jatim.
Hal itulah disampaikan saat Dialog Pilar-pilar Sosial se-Malang Raya bersama Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di Universitas Negeri Malang (UM), Jumat 2 Mei 2025.
BACA JUGA:Budi Leksono Dorong Sinkronisasi Data Kemiskinan Demi Pendidikan Inklusif

Mini Kidi--
Penurunan kemiskinan kata Khofifah, merupakan target pemerintah maupun pusat. bersama sama, mewujudkan melalui Nawa Bhakti Satya, yang dituangkan dalam misi Jatim Sejahtera. Sejalan dengan Asta Cita ke-6 dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/Quick Wins 5.
"Jadi ini arahan Pak Presiden Prabowo Subianto. Agar semua elemen bersinergi untuk menurunkan kemiskinan ekstrem sampai 0 persen di 2026 dan kemiskinan hingga dibawah 5 persen di 2029. Salah satu langkah dengan harmonisasi bersama pilar-pilar sosial demi menyatukan tujuan," jelasnya.
BACA JUGA:DPRD Surabaya Soroti Ketidaksesuaian Data Kemiskinan dengan Kondisi Riil
Oleh karena itu, dengan sinergi dengan pilar sosial, Gubernur Khofifah optimis dapat menurunkan kemiskinan ekstrem di Jatim hinggal nol persen pada tahun 2026. Namun, tidak bisa dicapai jika pilar tidak disejahterakan dan diperhatikan.
"Karena merekalah yang turun langsung di garda terdepan di lapangan. Maka kalau kata Gus Ipul, dimulai dengan membuat pilar-pilar sosial tersenyum dahulu. Agar mereka bisa membuat orang lain tersenyum," lanjut Khofifah yang pernah menjabat Mensos.
Khofifah menambahkan, pilar sosial di Jawa timur terdiri dari SDM PKH sebanyak 5.262 orang, TKSK sebanyak 666 orang, dan Tagana sebanyak 1.820 orang. Tagana dan TKSK sudah mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang didukung dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
BACA JUGA:Kemiskinan Membuat Pergolakan Keyakinan hingga Temukan Kedamaian dalam Islam
Sementara itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menyampaikan, untuk peningkatan kesejahteraan sosial. Pemerintah memberlakukan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), memastikan bantuan sosial dan penyaluran anggaran sosial tepat sasaran.
"DTKS sudah tidak ada, adanya DTSEN. Dan perlu diingat bahwa kebijakan Presiden Prabowo itu adalah untuk pemberdayaan sepanjang hayat. Jadi motto kita sekarang 'Bansos Sementara - Berdaya Selamanya'. Semuanya harus tepat sasaran," jelasnya.
BACA JUGA:Safari Ramadan, Bupati Lamongan Komitmen Tanggulangi Kemiskinan Secara Komprehensif
Sumber:



