Swasembada Pangan, Bulog Jember Genjot Serapan Gabah Petani
Kepala Bulog Drive Jember, Ade Saputra, rajin turun ke sawah langsung --
JEMBER, MEMORANDUM.CO.ID - Kepala Bulog Drive JEMBER, Ade Saputra mengungkapkan bahwa Bulog JEMBER telah meningkatkan serapan gabah petani secara signifikan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Babinsa TNI Kodim 0824 JEMBER, dan mitra maklon Bulog JEMBER.
"Serapan gabah mengalami peningkatan yang signifikan. Pada Februari dan Maret, serapan mencapai 750 hingga 1.000 ton per hari. Saat ini, serapan telah mencapai 2.000 ton per hari, dengan tambahan maksimal dari Babinsa Kodim," jelas Ade Saputra.
BACA JUGA:Penggilingan Padi Milik Bulog Jember Kuwalahan Terima Pasokan Sergab Babinsa

Mini Kidi--
Hingga saat ini, Bulog Jember telah menyerap setara 26.000 ton beras atau 50.000 ton gabah. Ade Saputra menekankan pentingnya peran mitra maklon Bulog, petani langsung, dan pihak terkait lainnya dalam penyerapan gabah, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025.
"Kami menghadapi keterbatasan mesin pengering (drayer). Untuk mengatasinya, kami memanfaatkan lantai jemur di Jember dan bekerja sama dengan wilayah Lumajang, Bondowoso, dan Banyuwangi," ujarnya, Minggu 13 April 2025 melalui sambungan telepon selulernya.
Ade Saputra menegaskan bahwa swasembada pangan nasional tidak dapat dicapai hanya oleh Bulog. Harga pembelian gabah di tingkat petani sebesar Rp 6.500 per kilogram, sesuai arahan Menteri Pertanian, harus diterapkan oleh seluruh pelaku usaha beras.
BACA JUGA:Sukseskan Swasembada Pangan Nasional, Babinsa Jember Bersama Bulog Sergab Hasil Panen Petani
"Dari target serapan nasional 3 juta ton setara beras, Bulog menargetkan 20%. Sisanya, 80%, diharapkan diserap oleh pelaku usaha lainnya dengan harga Rp 6.500 per kilogram," katanya.
Bulog Jember tidak memiliki wewenang untuk menentukan harga di luar mitra maklon. Mitra maklon Bulog wajib membeli gabah petani dengan harga Rp 6.500 per kilogram dan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
"Pemerintah melakukan pengawasan terhadap penggilingan lain yang membeli gabah di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Kami tidak memiliki kompetensi untuk melakukan penindakan," jelas Ade Saputra.
Ade Saputra berharap pemerintah kabupaten dan pemangku kepentingan lainnya mendukung swasembada pangan sesuai Inpres Nomor 6 Tahun 2025. Mengingat luas lahan pertanian Jember yang terbesar kedua di Jawa Timur, ia berharap pemerintah kabupaten mengalokasikan anggaran untuk gudang penyimpanan sementara dan mesin pengering di setiap desa atau kecamatan.
"Jember memiliki banyak penggilingan padi dengan fasilitas yang setara Bulog. Kami berharap mereka turut serta dalam program swasembada pangan nasional," pungkasnya. (edy)
Sumber:

