Bupati Tulungagung Janji Sampaikan Keluhan Warga Kaligentong ke Pangdam V Brawijaya

TULUNGAGUNG, MEMORANDUM.CO.ID - Keluhan warga Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban dan sekitarnya, terkait belum adanya aliran listrik PLN ke rumah mereka akhirnya mendapat perhatian dari Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo.

Masalah listrik muncul karena status tanah yang warga tempati masih belum ada kejelasan. Apalagi setelah Mahkamah Agung (MA) sebelumnya telah menetapkan bahwa tanah tersebut adalah milik TNI.

BACA JUGA:Temui Pendemo, Bupati Tulungagung Janji Kawal Tuntutan Perbaikan Jalan Selingkar Waduk Wonorejo

Mini Kidi--

Bupati Gatut Sunu bersama rombongan, termasuk Sekda Tulungagung, Dinas Ketahanan Pangan, Baznas, Kabag Kesra, serta Wakil Ketua DPRD Tulungagung, telah meninjau langsung kondisi warga di Desa Kaligentong. Bupati Sunu mengakui bahwa kondisi masyarakat di sana masih jauh dari layak.

“Kami sudah berkunjung ke Kaligentong, kondisi masyarakat memang memprihatinkan, baik jalan maupun rumah-rumah yang sebagian besar tidak layak huni. Kami juga menyerahkan bantuan sembako untuk sedikit meringankan beban mereka,” ungkap Bupati Gatut, Kamis, 2 Oktober 2025.

BACA JUGA:Bupati Tulungagung Bagikan SK kepada 77 P3K Tahap Kedua Formasi Tahun 2024

Menurutnya, Pemkab Tulungagung sudah menyampaikan persoalan ini ke pemerintah pusat. Namun penyelesaiannya masih belum tuntas. Oleh karena itu, pihaknya akan melibatkan TNI untuk mencari jalan keluar.

“Nanti akan kami sampaikan langsung kepada Pangdam V Brawijaya agar bisa difasilitasi. Harapannya, listrik bisa masuk sehingga masyarakat bisa hidup lebih tenang, adem ayem, dan status tanah redistribusi segera jelas,” tuturnya.

BACA JUGA:Jaga Persatuan, Bupati Tulungagung Ajak Pemuda Ikuti Rembuk dan Doa Bersama

Lebih lanjut Bupati Gatut Sunu menyampaikan, persoalan ini bukan hanya terjadi di Kaligentong, tetapi juga meliputi wilayah Tanggunggunung, Pucanglaban, dan Kalidawir. Ia berharap ada solusi terbaik yang mengedepankan kemanusiaan sekaligus menghormati putusan MA.

“Yang bikin terenyuh, banyak rumah warga yang sangat memprihatinkan, padahal tanah itu sudah ditempati sejak leluhur mereka. Meski begitu, kita tetap menghormati putusan MA. Semoga masyarakat bisa mendapatkan tanah yang layak dan terhormat,” pungkasnya.

Bupati juga menegaskan akan berkomunikasi dengan Pangdam V Brawijaya serta anggota DPR RI dari daerah pemilihan Tulungagung untuk mendorong percepatan solusi bagi warga terdampak. (fir/fai)

Sumber: