Komisi A DPRD Surabaya Dukung WFH ASN, Tekankan Pengawasan dan Efisiensi BBM

Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko--

SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Yona Bagus Widyatmoko mendukung kebijakan WFH ASN setiap Jumat dengan menekankan pentingnya pengawasan dan efisiensi BBM, Rabu 1 April 2026.

Yona menyatakan kebijakan tersebut sejalan dengan arahan pemerintah pusat, namun harus dilaksanakan secara terukur dan terarah.

BACA JUGA:Ketua Komisi A DPRD Surabaya Desak Libatkan RT RW untuk Validasi DTSEN

“Kami pada prinsipnya mendukung kebijakan WFH setiap Jumat karena sejalan dengan kebijakan pusat. Akan tetapi, implementasinya harus benar-benar terukur dan terarah,” ujarnya.

Ia menegaskan keberhasilan kebijakan WFH sangat bergantung pada sistem pemantauan yang kuat dari setiap perangkat daerah.

“Program WFH ini harus dijalankan dengan sistem pemantauan yang tepat oleh setiap perangkat dinas. Hal ini penting agar kinerja ASN tetap terjaga dan tidak sekadar menjadi prosedur formal saja,” tuturnya.

Mini Kidi Wipes.--

Yona menilai orientasi WFH tidak boleh hanya pada efisiensi anggaran operasional, tetapi juga harus berdampak pada penghematan energi nasional, khususnya BBM.

“Targetnya harus jelas. Salah satunya adalah bagaimana kebijakan ini mampu mengurangi konsumsi BBM secara signifikan hingga 20 persen, bukan hanya efisiensi di atas kertas,” jelasnya.

BACA JUGA:Ketua Komisi A DPRD Surabaya Desak Sanksi Tegas Oknum Pegawai Diduga Main Slot Saat Jam Kerja

Terkait penggunaan transportasi publik bagi ASN, ia menyebut langkah tersebut sebagai solusi konkret untuk mendukung efisiensi energi sekaligus mengoptimalkan transportasi umum di Surabaya.

Namun, ia menekankan pemerintah kota harus menjamin aspek keamanan, kenyamanan, dan ketepatan waktu layanan transportasi publik.

Gempur Rokok Ilegal -----

“Hal ini harus didukung dengan jaminan keamanan, kenyamanan, serta ketepatan waktu layanan. Dengan begitu, ASN dan masyarakat luas akan merasa yakin untuk beralih ke transportasi publik,” tegasnya.

Yona mengingatkan pelayanan publik tidak boleh terganggu akibat penerapan WFH sehingga pengaturannya harus tepat.

“Pelayanan publik tidak boleh terganggu. Ini yang harus menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan yang diambil,” pungkasnya. (alf)

Sumber: