DPRD Surabaya Koreksi Anggaran Pendidikan, Minta Alihkan Belanja Tak Prioritas untuk Siswa Miskin

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Komisi D DPRD Kota Surabaya menyoroti tajam alokasi anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025. Sejumlah pos Belanja penunjang dinilai tidak mendesak dan diusulkan untuk dialihkan guna membantu siswa dari keluarga miskin, terutama yang mengenyam pendidikan di sekolah swasta.

Sekretaris Komisi D, Arjuna Rizki Dwi Krisnayana, mengoreksi sejumlah anggaran belanja penunjang yang dianggap pemborosan. Menurutnya, di tengah penurunan total anggaran pendidikan sebesar Rp37,9 miliar dari pagu awal Rp2,35 triliun, efisiensi harus menjadi prioritas utama.

BACA JUGA:Ketua Komisi A DPRD Surabaya Minta Pembangunan dari Dakel Jangan Setengah Jalan

Mini Kidi--

"Kami meneliti dengan sungguh-sungguh belanja penunjang ini dan menemukan beberapa yang tidak prioritas," ujarnya. 

Politisi muda dari Fraksi PDI-Perjuangan ini merinci beberapa alokasi yang menjadi sorotan. Di antaranya adalah anggaran sulam taman sebesar Rp60 juta, sewa pengharum ruangan yang juga mencapai Rp60 juta, serta pengadaan 15 unit laptop dengan harga fantastis Rp16 juta per unit.

“Total anggaran belanja penunjang itu mencapai 4 miliar. Untuk item seperti sulam taman, pewangi ruangan, hingga laptop mahal, ini harus diteliti serius. Jangan sampai dana yang besar ini hanya untuk mempercantik kantor," tegasnya.

BACA JUGA:Insiden Bendera Terbalik, Ketua Komisi A DPRD Surabaya Minta Publik Tak Sudutkan Paskibra

Arjuna juga menyoroti pengadaan rutin barang inventaris kantor seperti sofa dan rak besi yang menurutnya tidak perlu diganti setiap tahun. 

"Seharusnya barang-barang itu masih awet karena umurnya baru setahun, tidak perlu penggantian. Efisiensi harus benar-benar dijalankan sesuai kebutuhan utama," jelasnya.

Komisi D mendorong agar anggaran yang diefisienkan dari belanja penunjang tersebut dialihkan untuk program yang lebih menyentuh kebutuhan siswa. 

BACA JUGA:Balita Penuh Luka di Daycare, DPRD Surabaya Desak Evaluasi Total

Prioritas utamanya adalah membantu siswa dari keluarga tidak mampu, khususnya yang bersekolah di swasta dan belum terdata dalam program jaminan pendidikan Surabaya. 

Menurut Arjuna, masih banyak persoalan mendasar yang perlu diselesaikan, seperti ijazah lulusan SMP yang ditahan karena tunggakan biaya. 

Sumber: