Politik Nurani dan Menjaga Marwah NU

*Catatan Gus A Nawawi Maksum Pada Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama

Kekuasaan selalu memancarkan daya pikat yang tak pernah redup di negeri ini. Cahayanya yang menyilaukan memanggil siapa saja untuk mendekat, tak terkecuali mereka yang merawat rumah besar Nahdlatul Ulama (NU).

Di satu sisi, jam'iyah ini berdiri kukuh sebagai benteng moral tempat jutaan manusia menitipkan harapan, pendidikan, serta perlindungan sosial. Namun di sisi lain, gravitasi politik begitu kuat menarik para kader masuk ke dalam lingkaran birokrasi dan panggung kekuasaan.

Pertanyaannya berdenyar dalam renungan sunyi: bagaimana menjaga marwah ideologis agar tidak luntur sekadar menjadi kompromi sesaat? Dan mampukah suara kritis tetap terjaga di tengah badai pragmatisme hari ini?

Sejarah selalu menyediakan cermin terbaik. Muktamar bukanlah sekadar ajang silaturahmi akbar atau perebutan posisi lima tahunan, melainkan titik balik kesadaran. Kita mengenang Muktamar Situbondo 1984, saat para kiai dengan ketukan batin yang tajam memutuskan kembali ke Khittah 1926. Langkah visioner dari KH Ahmad Shiddiq dan Gus Dur itu menyelamatkan bahtera besar NU agar tidak karam dalam pusaran syahwat kekuasaan.

BACA JUGA:Menjaga Pelita Independensi: Refleksi dari Madinah Menjelang Umrah

Mini kidi--

Gus Dur pernah mengingatkan dalam renungan pemikirannya bahwa kembali ke khittah adalah penegasan batasan moral agar organisasi tidak terseret arus pragmatisme elektoral. Akar ketahanan moral ini sebenarnya telah lama bersemi, seperti yang diajarkan oleh Hadratussheikh HM Hasyim Asy'ari melalui keteladanan Adabul 'Alim wal Muta'allim bahwa kekuatan sejati para ulama terletak pada independensi akhlak dan kedekatan kultural di tengah masyarakat desa, bukan pada fasilitas istana.

Sebab, Gus Dur selalu menegaskan bahwa politik NU adalah politik tingkat tinggi: politik kebangsaan dan kemanusiaan. Ketika sebuah ormas besar tergiur menjadi tim sukses atau terjebak dalam transaksional jabatan, ada harga mahal yang harus dibayar lunas: suara moralnya mendadak tumpul. Nasihat yang tadinya menjadi penyejuk umat, perlahan berubah sayup tersapu kepentingan.

Tentu saja, bukan berarti NU harus mengasingkan diri di menara gading. Keterlibatan kader di ruang pemerintahan adalah keniscayaan sejarah bagi bangsa yang berdiri di atas doa para ulama. Tantangannya bukan pada boleh atau tidaknya berpolitik, melainkan pada kemampuan merawat "jarak yang sehat".

Ibarat menyetel senar gitar, jarak itu butuh presisi: terlalu kencang ia putus, terlalu longgar ia tak bersuara. Sebagai mitra strategis negara, NU memikul mandat suci untuk mendukung kebijakan yang memihak rakyat kecil, sekaligus bernyali menegur dengan santun tatkala arah kebijakan menyimpang dari keadilan sosial. Menjadi pengingat yang jujur tentu jauh lebih sunyi ketimbang menjilat di dekat pusat kuasa.

BACA JUGA:Menepis Panik, Menjaga Alur Republik

Gempur Rokok Illegal--

Kini, tantangan itu bermetamorfosis menjadi makin pelik di era digital. Polarisasi identitas dan silau materi menguji ketahanan nurani hingga ke akar rumput. Ketika politik praktis menawarkan jalan pintas material ketimbang ketulusan khidmat, nilai-nilai keikhlasan di pesantren perlahan tergerus. Jika para elite asyik berebut kue kekuasaan, yang paling terhantam justru mereka yang sunyi: petani di sawah, nelayan di dermaga, para santri, dan kaum duafa yang selama ini bersandar pada keteduhan NU.

Sumber: