Pemkab Sidoarjo Terima Opini WTP ke-12 dari BPK Jatim

SIDOARJO, MEMORANDUM.CO.ID - Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)  Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. 

Capaian itu menjadi yang ke-12 kali berturut-turut yang diperoleh Kabupaten Sidoarjo sejak tahun 2013 lalu. 

BACA JUGA:Pemkab Sidoarjo Tingkatkan Kompetensi 40 Pejabat Pengawas

Mini Kidi--

Pemkab Sidoarjo adalah daerah kedua penerima LHP LKPD 2024 dari 38 kabupaten/kota di Jatim. Pasalnya penyampaian LKPD unaudited tahun 2024 kepada BPK Perwakilan Jatim dapat tepat waktu. 

LHP LKPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 itu diserahkan kepada Bupati Sidoarjo Subandi oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Yuan Candra Djaisin di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Kamis 17 April 2025. 

BACA JUGA:Peringati HGN Ke-65, Pemkab Sidoarjo Gelar Workshop dan Lomba

LHP LKPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 itu juga diserahkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdilah Nasih. 

Dalam penyerahan ini, Bupati Sidoarjo didampingi Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati serta Inspektur Kabupaten Sidoarjo Andjar Surjadianto dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo Chusnul Inayah. 

BACA JUGA:Peringati Harjasda Ke-166 Tahun 2025, Pemkab Sidoarjo Gelar Khitan Massal Gratis

Bupati Sidoarjo bersyukur untuk ke-12 berturut-turut Pemkab Sidoarjo mampu mempertahankan capaian opini WTP. Menurutnya, hal itu menjadi bukti bahwa Pemkab Sidoarjo mampu menyajikan laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sesuai regulasi yang ada. Hal itu juga berarti setiap pembelanjaan APBD Kabupaten Sidoarjo sesuai regulasi dan transparansi. 

"Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi kewajiban utama pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan, Alhamdulillah kita mampu mempertahankan capaian opini WTP," ujarnya. 

BACA JUGA:Pemkab Sidoarjo Percepat Program Renovasi RTLH, Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Menurut bupati, laporan ini bukan hanya menjadi instrumen penting dalam transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Namun juga sebagai sarana untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Ia berharap capaian opini WTP dapat terus dipertahankan. 

Sumber: