Deklarasikan Gerakan Anti-Perundungan SMPN 5 Libatkan APH
Plt Kepala Dikbud Kota Mojokerto Ruby Hartoyo memimpin deklarasi anti-perundungan di SMPN 5 Kota Mojokerto.-Biro Mojo-
MOJOKERTO, MEMORANDUM - Cegah perundungan di sekolah, SMPN 5 Kota Mojokerto deklarasikan tolak perundungan, Senin, 6 Mei 2024.
Deklarasi digelar di halaman sekolah tersebut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Mojokerto Ruby Hartoyo, Kejaksaan Negeri (Kejari), Polres Mojokerto Kota, Lurah Meri, serta komite sekolah.
Plt Kepala Dikbud Kota Mojokerto Ruby Hartoyo mengatakan, sebagai upaya mencegah kasus kekerasan pelajar, Pemkot Mojokerto melalui Dikbud Kota Mojokerto telah melaksanakan ketentuan dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023. Yakni dengan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di satuan pendidikan.
BACA JUGA: Hanya Bisa Ngelus Dada! Cabuli Anak Tiri 2 Tahun Pria di Cerme Tak Ingat Berapa Kali
Keberadaan TPPK di satuan pendidikan memiliki beberapa fungsi. Di antaranya menyampaikan usulan program pencegahan kekerasan kepada kepala sekolah, memberi masukan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman, serta melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan.
Sementara Kepala SMPN 5, Nono Purnomo menambahkan, deklarasi ini adalah komitmen bersama, tidak boleh ada lagi perundungan di lingkungan pendidikan. Semangatnya agar di sekolah tidak terjadi lagi perundungan dan kekerasan antarsiswa.
BACA JUGA: Sungguh Terlalu! Dua Tahun Pria asal Cerme, Gresik Cabuli Dua Anak Tiri
Ia menegaskan, deklarasi ini bukan hanya sekadar seremonial namun benar-benar dilaksanakan dengan sepenuh hati.
"Sebelum menggelar deklarasi, kami sudah menyiapkan program pencegahan perundungan di sekolah. Selain itu seluruh siswa dan tenaga pendidik terus kampanyekan anti-perundungan," terangnya.
BACA JUGA:Putra Mantan Orang Nomor Satu di Lamongan, Resmi Daftar Calon Bupati di DPD NasDem
Ia berharap deklarasi ini menjadi bagian dari perilaku siswa. Bukan sekadar seremoni tapi tidak berimplikasi yang mencerminkan anti kekerasan itu sendiri.
Untuk menunjang gerakan anti perundungan ini, lanjutnya, SMPN 5 juga menyiapkan sejumlah infrastruktur. Mulai dari pelaporan, TTPK (Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan), dan Bimbingan dan Konseling (BK).
"Kita juga ada WA (WhatsApp) untuk mengantisipasi anak yang hendak konsul ke BK," urainya.
BACA JUGA:Bupati dan Wakil Bupati Aktif Berebut Mendaftar Bacakada di DPD NasDem Lamongan
Sumber:
- Share:
