Daftar di PKB, Mantan Walikota Abah Anton Siap Ikut Pilkada

MEMORANDUM-Mantan Walikota Malang, H. Abah Anton mendaftarkan diri untuk Calon Kepala Daerah (Cakada) Kota Malang. Ia mendaftarkan melalui Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Malang, Senin 29 April 2024.

Abah Anton yang menggunakan baju kemeja warna hitam ini, datang bersama sejumlah ulama di Kota Malang. Sebelum ke DPC, ia dan rombongan terlebih dahulu datang kantor NU.

"Para ulama menginginkan, agar Abah Anton mencalonkan kembali untuk pemilihan kepada daerah Kota Malang. Makanya itu, saya hari ini mendaftar," terang Abah Anton ditemui di kantor DPC PKB Kota Malang, Selasa 29 April 2024.

BACA JUGA: Kuras ATM Korban, Sindikat Penipuan via HP Divonis 8 Bulan Penjara

Ia menambahkan, para ulama memang meminta dirinya yang mencalonkan. Karena, kata dia, ada program yang benar-benar pro rakyat sehingga manfaatnya bisa dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Disinggung masalah hukum yang pernah membelitnya bahkan sempat membuat ia di penjara itu, ia mengaku, terkait hal itu sudah diurus bagian hukumnya. Untuk itu, ia lalu berani mendaftarkan diri, setelah sejumlah tahapan persyaratan terpenuhi.

BACA JUGA:Pemkot Pasuruan Teken Pakta Integritas, Komitmen Berantas Korupsi

"Terkait masalah hukum, bisa konfirmasi ke bagian hukum saya. Namun yang pasti, sudah melalui tahapan. Baik Kepolisian, Pengadilan hingga KPU," lanjutnya.

Sementara itu, juru bicara PKB, Moch Anas Muttaqin menjelaskan, siapapun mempunyai hak yang sama. Karena itu, siapa saja yang daftar menerima mendapatkan pelayanan dengan porsi yang sama.

"Siapa saja boleh daftar. Karena itu, semua mendapatkan perlakuan yang sama. Termasuk Abah Anton yang hari ini mendaftar," terangnya.

BACA JUGA:Arteta Sesumbar Siap Beri Tekanan ke Manchester City Demi Memuluskan Langkah Arsenal Juara

Saat ditanya kasus hukum yang pernah dialami Abah Anton, Anas menyebut, nantinya pihak DPP akan menyeleksi.

"Terkait itu, DPP sudah mempunyai ukurannya sendiri. Jadi kami sudah terima berkasnya. Untuk Rekomendasi ada di DPP," katanya. (edr).

Sumber: