DPRD Sumenep Perjuangkan Program Ketahanan Pangan di Kepulauan

SUMENEP, MEMORANDUM - DPRD Kabupaten SUMENEP mengusulkan kepada Pemkab SUMENEP untuk membuat program ketahanan pangan mandiri di kepulauan khususnya di Kangean dan Sapeken.

Karena selama ini bahan pangan di daerah tersebut mayoritas disuplai dari Bali dan Banyuwangi. Padahal pulau Kangean dan Sapeken memiliki lahan pertanian yang sangat luas.

Bahkan di Kangean luas lahan persawahan mencapai 7.000 hektar, sementara yang tergarap hanya 40 persen. Jika program tersebut terealisasi, bisa menekan harga bahan pangan yang cukup tinggi di kepulauan.

Anggota DPRD Kabupaten Sumenep asal Pulau Kangean, Badrul Aini meminta Pemkab Sumenep membuat program ketahanan pangan mandiri kepulauan. Agar lahan pertanian yang luas bisa tergarap dengan optimal sehingga kebutuhan beras mencukupi.

Menurutnya, kebutuhan beras di pulau Sapeken sekira 450 ton perbulan, itu belum termasuk di pulau Kangean yang jumlah penduduknya lebih banyak. Kebutuhan beras tersebut hampir 75 persen dipasok dari luar Sumenep dengan harga mencapai Rp1.200.000 per kwintal. Sementara beras hasil panen warga kepulauan ketika dijual hanya laku Rp600 ribu per kwintal.

BACA JUGA:Ketua DPRD Sumenep Minta OPD Tingkatkan Kinerja di Bulan Ramadan

"Program ketahanan pangan mandiri kepulauan bagus untuk mengatasi ketimpangan harga bahan pangan antara menjual dengan membeli. Jika lahan produktif di kepulauan bisa terkelola dengan maksimal, maka warga kepulauan bisa membeli beras di bawah harga beras luar daerah. Hasil panen di Kangean juga bisa didistribusikan ke Sapeken," ujarnya.

Untuk mengawali program tersebut, Badrul berharap Pemkab Sumenep memperbaiki infrastruktur pertanian di kepulauan. Karena lahan yang tidak tergarap selama ini diakibatkan minimnya infrastruktur. Selama ini lahan persawahan di kepulauan tidak digarap karena membutuhkan biaya dua kali lipat dari biaya pertanian pada umumnya. Sehingga warga kepulauan memilih menjadi TKI ke luar negeri.

"Untuk mengangkut hasil pertanian di kepulauan, warga ada yang menggunakan kuda. Ada yang menunggu musim kemarau agar sawah bisa dilewati transportasi. Karena akses menuju lahan pertanian sangat minim," imbuhnya.

Badrul mengaku, DPRD Sumenep sudah memperjuangkan program infrastruktur pertanian kepulauan agar menjadi prioritas Pemkab Sumenep. Tapi menurut dia, realisasinya tergantung keseriusan eksekutif.

"Pengembangan lahan pertanian untuk bisa mandiri di bidang pangan butuh sentuhan pemerintah. Masyarakat butuh alat dan teknologi untuk mengembangkan hasil pertanian agar bernilai ekonomis. Kami di legislatif akan terus berjuang untuk kesejahteraan masyarakat," tandasnya. (aan)

Sumber: