Pastikan Stok Beras Aman, Satgas Pangan Polres Lumajang Gencarkan Cek Langsung di Gudang

LUMAJANG, MEMORANDUM-Satgas Pangan Kepolisian Resor Lumajang Jawa Timur, giatkan pengecekan ketersediaan stok beras disejumlah gudang di Kabupaten Lumajang, Jumat, 23 Februari 2024.

Selain memastikan stok beras berada dalam status, juga dipastikan harga jual pada masyarakat, tidak melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). 

Kegiatan dilaksanakan sebagai bentuk implementasi salah satu tugas kepolisian dalam rangka memberikan perlindungan dan pengayoman pada masyarakat, berikut mendukung program pemerintah dalam ranah ketahanan pangan. 

BACA JUGA:Desa Petahunan Sumbersuko Lumajang Perkenalkan Kuliner Khas Hong Tele dan Luncurkan Ikon Kambing

"Giat pengecekan ini, di lakukan sejak beberapa waktu lalu, berkesinambungan dari gudang yang satu ke gudang yang lain. Garis besarnya, dari hasil kegiatan di simpulkan, stok beras aman. Dalam estimasi waktu sampai enam bulan ke depan, bisa dipastikan dapat menopang kebutuhan masyarakat Kabupaten Lumajang pada umumnya," ungkapnya. 

BACA JUGA: Polres Tanjung Perak Patroli Keamanan di Kantor PPK, Menjaga Ketertiban dan Keamanan Penghitungan Suara

"Harga di ranah penjualan, masih tergolong normal. Tidak melampaui HET (Harga Eceran Tertinggi) yang sudah ditetapkan pemerintah," imbuhnya 

Secara rinci, salahsatunya di PT. Nagayana Venia Union (NVU). Stok terkini berjumlah 843 ton. Menopang kebutuhan stok setiap bulannya antara 500 - 700 ton.

"Dari salahsatu stok yang ada ini, setidaknya bisa mengcover 150 - 200 toko retail. Belum lagi disejumlah stokis yang lain, estimasinya juga demikian dalam artian mencukupi," tukasnya. 

Satgas Pangan Polres Lumajang akan terus melakukan pengawasan. "Alokasi dari gudang stok sampai ke toko - toko retail untuk memastikan aman, dan tidak ada pelanggaran hukum, sehingga masyarakat dapat memperoleh haknya secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang ada," . 

"Dalam ranah pembinaan - pembinaan juga dilakukan oleh Satgas pangan Polres Lumajang. Sehingga masyarakat, hulu sampai hilir bisa berpijak pada prosedur hukum, program pemerintah berjalan maksimal serta masyarakat bisa menuai manfaat didalamnya. (ags)

Sumber: