Hakordia 2023, Gus Men Bangun Transparansi Sistem Keuangan Kemenag
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas--
JAKARTA, MEMORANDUM - Tata kelola pemerintahan di Kementerian Agama terus diperbaiki melalui proses transformasi digital yang terintegrasi dalam aplikasi Pusaka SuperApps.
Akses layanan pengaduan masyarakat dipermudah agar publik bisa berpartisipasi dalam pencegahan dini praktik korupsi. Ikhtiar pencegahan korupsi ini juga diperkuat lagi dengan membangun transparansi sistem keuangan.
“Kami telah mendigitalisasi hampir semua layanan di Kemenag. Itu menjadi pilihan utama untuk memperbaiki tata kelola dan mempercepat layanan publik. Proses digitalisasi ini sudah berkembang hingga sampai pada penyiapan transparansi sistem keuangan di Kemenag,” demikian penegasan Menag Yaqut memeringati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), Minggu (10/12/2023).
BACA JUGA:Jaksa Agung ST Burhanuddin : Peringatan Hakordia 2023 Jadi Tonggak Lawan Korupsi
BACA JUGA:Peringati Hakordia 2022, Kejari Batu Gelar Nembang Macapat 96 Jam Nonstop
Hakordia diperingati setiap 9 Desember. Selaku leading sector, KPK akan menggelar Pameran Hakordia di Istora Senayan, Jakarta, 12-13 Desember 2023. Sebagai bagian dari komtimen dalam pemberantasan korupsi, Kementerian Agama selalu ambil bagian dalam pameran tersebut.
Menurut Menag, inisiasi pembangunan transparansi sistem Keuangan Kemenag mulai dilakukan semester kedua 2023. Aplikasi ini disiapkan agar sistem keuangan di Kemenag bisa dilihat dan diakses publik.
“Saya ingin Kemenag menjadi sebuah akuarium yang terang benderang dan semua bisa menyaksikan apa yang ada di dalamnya. Semoga ini bisa segera tercapai,” jelas Gus Men.
“Sistem keuangan yang transparan ini akan mengintegrasikan system-sistem lain yang ada hubungannya dengan keuangan,” sambungnya.
BACA JUGA:Peringati Hakordia, Wabup Lumajang Ajak Generasi Bangsa Lawan Tindak Korupsi
BACA JUGA:Peringatan Hakordia, Kejari Kota Batu Gelar Mocopat Idol
Menag mencontohkan sistem perjalanan dinas, ke depan akan diintegrasikan pada satu sistem agar lebih efektif. Sehingga, potensi perjalanan dinas yang double akun bisa diminimalisir. “Sistem ini akan menghasilkan output yang bisa langsung diakses oleh bendahara,” sebutnya.
Untuk pengadaan, lanjut Gus Men, Kemenag akan menggalakkan katalog sektoral Kementerian Agama. Katalog sektoral ini merupakan sistem e-purchasing (pembelian elektronik) yang nantinya akan mendata semua transaksi pengadaan barang/jasa Kementerian Agama. Selama ini, katalog sektoral masih terfokus pada pengadaan dengan sistem tender. Ke depan, Kemenag akan coba memberlakukannya untuk semua proses pengadaan.
“Dua sistem tersebut penting karena total anggaran perjalanan dinas dan anggaran non tender cukup besar,” sebut Gus Men.
Sumber: