Drama Angket dan Interpelasi, DPRD Blitar Diuji Langsung Masyarakat

BLITAR, MEMORANDUM - Saat ini, di DPRD Kabupaten Blitar tengah terjadi perang urat saraf antara fraksi yang mendukung hak angket dan interpelasi, dengan yang tidak.

Kabarnya, berbagai intrik politik sedang dilakukan, ditengah bergulirnya usulan hak angket dan interpelasi terhadap Bupati Blitar, Rini Syarifah atau Mak Rini ini.

Sejauh ini, tanda tangan 26 anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan dan PAN, telah resmi diajukan ke pimpinan dewan. Sedangkan 24 anggota dewan lainnya, masih mengambil sikap 'abu-abu'.

Menurut pimpinan cabang Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Kabupaten Blitar, Mujianto, momentum hak angket dan interpelasi ini bisa mencerminkan siapa saja anggota dewan yang berpihak pada masyarakat.

"Tentu kita akan lihat mana dewan yang berpihak pada masyarakat, mana yang berpihak pada penguasa. Kalau memihak ke rakyat, pasti setuju angket dan interpelasi. Sebaliknya, bagi yang diam-diam saja, patut dipertanyakan, sedang menunggu apa? Ada kepentingan apa?" Mujianto, Kamis 2 November 2023.

Sebelumnya, banyak pihak meyakini bahwa pendopo tak akan tinggal diam ditengah bergulirnya usulan hak angket dan interpelasi. Dana pokok-pokok pikiran (pokir) lah yang digadang-gadang menjadi senjata kunci pedopo dalam perang urat saraf ini.

Tentu penambahan dana pokir akan menjadi tawaran yang menarik, menyambut kontestasi politik ditahun 2024.

"Hanya dewan yang tak ingin Kabupaten Blitar lebih baik lah, yang gak setuju hak angket dan interpelasi. Berarti mereka tidak mementingkan rakyat, mereka mementingkan perutnya sendiri," tegasnya.

Di sini, masyarakat menonton dan menguji langsung ke-50 anggota DPRD Kabupaten Blitar. "Masyarakat bisa nilai sendiri nanti. Kita tau mana dewan yang pantas dipilih, dan mana yang tidak," sambungnya.

Bahkan, Fraksi Gerakan Pembangunan Nasional (GPN) yang sejak awal gembar-gembor, nyatanya sampai hari ini belum mengajukan draf hak angket mereka kepada pimpinan dewan.

"Masih menunggu. Kita akan rencanakan rapat fraksi lagi. Kemarin berbarengan ada demo dan banmus, akhirnya anggota belum bisa lengkap," ujar Ketua Fraksi GPN, Sugianto.

Diketahui, fraksi ini beranggotakan 10 anggota, yang terdiri dari 6 orang dari Gerindra, 2 orang dari Nasdem, 1 orang dari PPP, dan 1 orang lagi dari PKS.

"Sejauh ini, tanda tangan yang terkumpul baru 5 orang, dari Gerindra. Sementara 1 orang dari Gerindra lainnya masih izin. Sisanya, masih berhalangan," jelas pria yang juga Ketua Komisi III ini.

BACA JUGA:Wabup Blitar Siap Kuliti Akal Bulus Dibalik Kasus Sewa Rumdin

Kendati demikian, Sugianto memastikan bahwa Fraksi GPN akan tetap mengajukan usulan hak angket mereka.

"Pasti, tetap kami ajukan. Ini kan juga tidak ada masa kadaluwarsanya.Tanda tangannya penuh atau tidak, tetap kita ajukan. Tapi dikirimkan sekarang pun, dilevel pimpinan masih tidak bisa diapa-apain juga," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar-Demokrat, Suswati, mengaku fraksinya belum berpendapat mengenai hak angket dan interpelasi, lantaran anggotanya masih sibuk mencari dukungan di dapil masing-masing untuk 2024.

"Belum berpendapat. Saya belum sempat mengumpulkan teman-teman anggota fraksi.  Masing-masing sibuk di dapil mencari dukungan, konsentrasi di 2024 mas," ucap Suswati.

Fraksi Golkar-Demokrat sendiri terdiri dari 5 anggota, yakni 3 dari Golkar dan 2 dari Demokrat.

Sementara satu fraksi lainnya, yakni Fraksi PKB yang betanggotakan 9 orang, dinilai banyak pihak tak mungkin mendukung hak angket dan interpelasi. Pasalnya, ketua DPC PKB Kabupaten Blitar, adalah Mak Rini itu sendiri.

BACA JUGA:Polemik Sewa Rumdin, Ketua DPRD Blitar: Layak Hak Angket

Sebagai informasi, beberapa waktu terakhir, TP2ID Kabupaten Blitar diterpa berbagai kabar miring. Hal itu berawal dari salah satu kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengaku diintervensi oleh tim besutan bupati tersebut.

Isu itu pun terus berkembang, hingga sejumlah pejabat OPD lain memberikan pengakuan serupa. Kemudian, ada pula kabar dugaan nepotisme, lantaran ada sosok kakak kandung Bupati yang menjabat sebagai penanggung jawab TP2ID.

Bahkan ada pula yang menyebut TP2ID adalah sarang oligarki yang memegang kendali pemerintahan Kabupaten Blitar. Diantaranya adanya dugaan TP2ID mengatur segala bentuk mutasi, anggaran, serta pengadaan barang dan jasa, sampai menyetir kebijakan bupati.

Bahkan, banyak pihak yang menilai bahwa, TP2ID lah biang kerok dari kesemrawutan rezim Bupati Mak Rini.

Sebelumnya juga, Mak Rini kedapatan menyewakan rumahnya sendiri pada Pemkab Blitar, untuk digunakan sebagai rumdin Wabup Blitar, Rahmat Santoso, senilai total Rp 490 juta, untuk 20 bulan sejak Mei 2021-Desember 2022.

BACA JUGA:Rezim Bupati Blitar Rini Syarifah Diambang Angket dan Interpelasi

Tapi, alih-alih ditempati Rahmat, rumah itu malah ditempati Mak Rini dan keluarganya. Sedangkan Rahmat diinstruksikan untuk tinggal di Pendopo Ronggo Hadinegoro (RHN).

Dua permasalahan diatas lah yang membuat gejolak di Bumi Penataran, berujung pada usulan hak angket dan interpelasi kepada Mak Rini.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Bupati Blitar Rini Syarifah berdalih dirinya dan Rahmat telah bersepakat untuk bertukar rumdin.

“Ada (kesepakatan), saya sama Pak Wabup duduk bareng, kami sepakat waktu itu. Rumah saya kan dekat pendopo, jadi silakan Pak Wabup yang pakai pendopo, daripada saya repot harus berpindah," kata Rini. (Nus/zan)

Sumber: