Pasca-OTT Bupati, Roda Pemerintahan Tidak Terganggu

Pintu gerbang menuju kompleks Kantor Pemkab Sidoarjo ditutup. Sidoarjo, Memorandum.co.id-Wakil Bupati Sidoarjo Nur Achmad Syaifuddin menjamin roda pemerintahan di Sidoarjo tidak akan terganggu penangkapan Bupati Saidul Ilah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Tidak usah khawatir, semua akan berjalan seperti biasanya,” ujar pria yang akrab dengan panggilan Cak Nur itu saat ditemui seusai sidang paripurna DPRD Sidoarjo, Rabu (8/1). Ia sendiri mengaku sudah mengumpulkan semua pimpinan organisasi pemerintah daerah (OPD) mulai dari kepala dinas, kepala bagian hingga camat untuk membahas keberlangsungan pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo. “Sudah kita bicarakan bersama, dan semua pihak sudah berkomitmen untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing meskipun ada masalah ini,” tegasnya. Terkait keputusan-keputusan yang bersifat strategis yang menjadi kewenangan bupati, pihaknya dan DPRD Sidoarjo akan mengkomunikasikan hal ini dengan pemerintah provinsi Jatim, sesegera mungkin. “Sesuai aturan kewenangannya itu bisa dilimpahkan ke wakil bupati. Tapi tentang bagaimananya nanti menunggu hasil konsultasi dengan pemprop. Dan saya pikir itu bukan masalah yang rumit karena sudah banyak daerah yang pernah mengalami masalah seperti ini. Jadi Pemprop pasti sudah tahu tentang hal itu,” tegas dia. Sementara itu sehari setelah KPK melakukan OTT, situasi Pendopo Delta Wibawa dijaga aparat kepolisian serta jajaran lainnya. Pintu gerbang yang biasanya terbuka lebar kini ditutup. Sejak OTT Selasa malam (7/1), hingga Rabu pukul 12.00, terlihat pendopo masih dalam kondisi disterilkan, tidak semua orang bisa masuk pendopo, termasuk para jurnalis. Satpol PP yang bertugas di Pendopo Delta Wibawa meminta untuk tidak memasuki joglo atau duduk di tempat depan pendopo. (lud/nca/jok/udi)

Sumber: