Bupati Lamongan Apresiasi Dukungan Fraksi-Fraksi terhadap P-APBD 2023

Lamongan, memorandum.co.id - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamongan, dengan agenda Penyampaian Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi–Fraksi DPRD Kabupaten Lamongan terhadap Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Senin (28/8/2023). Bupati Yuhronur Efendi akrab disapa Pak Yes ini menyampaikan apresiasinya kepada seluruh fraksi atas saran dan masukan serta dukungannya terhadap perubahan APBD 2023. “Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Lamongan yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksi–Fraksi terhadap Nota Keuangan, Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam suasana kemitraan yang harmonis,” ucap Pak Yes. Dihadapan seluruh anggota fraksi yang hadir, Pak Yes juga menyampaikan berbagai jawaban atas pertanyaan, tanggapan maupun masukan terhadap sektor pendapatan, belanja daerah hingga sektor pelayanan kesehatan. Terkait harapan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Persatuan Nasional Rakyat Indonesia dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait upaya optimalisasi yang cerdas dan kreatif terhadap peningkatan PAD. Misalnya, Pak Yes menyampaikan bahwa hal tersebut sudah selaras dengan harapan pemerintah daerah, dimana beberapa upaya telah dilakukan seperti, penggalian potensi obyek baru, pendataan obyek pajak, pengawasan dan pemeriksaan hingga sosialisasi pajak daerah secara lebih intens. “Terkait penerimaan PAD dari sumber yang tidak secara langsung dipungut dari masyarakat antara lain dari sektor pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah akan kami optimalkan. Adapun untuk tingkat kemandirian fiskal yang kurang optimal. Hal tersebut merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh sebagian besar semua daerah, yakni indikasi bahwa sebagian besar daerah belum memperlihatkan kemandiriannya dengan kata lain masih sangat tergantung pada pendapatan transfer dari pusat, namun kita harus tetap optimis bahwa kemandirian fiskal akan tercapai secara bertahap,” terangnya. Sementara terhadap harapan dari Fraksi Partai Amanat Nasional terkait upaya nyata dalam kemudahan akses kesehatan untuk menanggulangi stunting dan peningkatan kesehatan ibu hamil serta membantu pegawai golongan rendah, guru ngaji berupa pemberian KIS-JKN, “Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan diantaranya, perbaikan fasilitas sarana dan prasarana puskesmas, pembangunan gedung puskesmas dan gedung pelayanan kesehatan lainnya, serta melakukan verifikasi data pada guru madin dan memasukkan dalam kepesertaan KIS-JKN secara bertahap,” pungkas Pak Yes, (pul/ono).

Sumber: