Tahun Ajaran Baru Penuh Masalah, DPRD Jatim Minta Kadindik Jatim Tak Rangkap Jabatan

Surabaya, memorandum.co.id - Munculnya protes pembelian seragam dan masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mendorong DPRD Jawa Timur mendesak agar Kadis pendidikan menjalankan tugas di urusan wajib pendidikan secara penuh. Karena itu, wakil rakyat Jawa Timur berharap gubernur Khofifah Indar Parawansa tidak membebani Kadis Pendidikan Jatim di posisi Pj Wali Kota Batu. Anggota Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo menyebutkan, dunia pendidikan membutuhkan konsentrasi penuh. Sehingga tugas dari Gubernur Jatim untuk membenahi pendidikan tidak terpecah dengan mengawal kebijakan sebagai Pj Wali Kota Batu. “Saya menyampaikan usulan agar posisi PJ Wali Kota Batu bisa dilepas, dan pejabat terkait bisa konsentrasi mengawal urusan wajib pendidikan di Jawa Timur,” kata Freddy Poernomo. Politisi Partai Golkar Jawa Timur ini, mengaku terusik dengan ramainya keluhan mengenai harga seragam SMA Negeri yang memberatkan para orang tua. Freddy meminta agar Kadis Pendidikan Jawa Timur berkosentrasi dan menelusuri secara tuntas dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam 'bisnis seragam'. Sehingga persoalan itu, tidak lagi nuncul di pelaksanaan PPBD tahun berikutnya. “Ini menjadi persoalan serius,” tegas Freddy Poernomo. Freddy menyebutkan dari tahun ke tahun selalu muncul persoalan setiap digelar PPDB. Baik ditingkatan SMPN, SMAN, maupun SMKN. “Padahal aturanya sudah tegas. Jika benar ada keterlibatan pihak yang bermain, kami mendesak Pemprov Jatim mengusut tuntas hal tersebut,” tegas Freddy. Terpisah anggota DPRD Jatim Mathur Husyairi menyampaikan interupsi terkait munculnya persoalan PPDB dan seragam yang beberapa tahun ini menjadi persoalan serius. Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adhy Karyono Mathur mempertanyakan mengapa ada bisnis kain seragam di sekolah dengan dalih koperasi siswa. Dia mengaku sangat khawatir pada orang tua siswa dengan kemampuan ekonomi terbatas. Hal tersebut bisa menjadi beban mereka. Apalagi dengan harga melangit. Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) bercerita belum lama ini dirinya kedatangan salah seorang kepala sekolah dari Surabaya. "Dia mengakui ini adalah permainan Dinas Pendidikan provinsi Jawa Timur yang sengaja ngedrop dan produsennya hanya satu," ucap Mathur yang merupakan anggota Komisi E DPRD Jatim.(day/ziz)

Sumber: