DPRD Dorong Pelajar Surabaya Tak Putus Sekolah

Surabaya, memorandum.co.id - Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti, bertekad mengentaskan Kota Surabaya harus zero anak putus sekolah. Reni trenyuh jika melihat jika Surabaya masih saja ada anak yang putuh sekolah. Ia sangat berharap hal iotu tidak tyerjadi lagi di Kota Pahlawan ini. Seperti kondisi yang dialami oleh seorang ibu warga miskin di Jalan Lontar, Kecamatan Sambikerep, yang menangis meratapi nasib anaknya tidak bisa sekolah lantaran terbentur biaya yang tinggi. "Surabaya sebagai kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan ini seharusnya tidak ada lagi anak yang putus sekolah. Kami akan mendorong Surabaya zero anak putus sekolah," ungkap Reni Astuti, Selasa (11/7). Fenomena putus sekolah itu kerap ditemui Reni setiap tahun ajaran baru. Reni khawatir, di tempat lain masih ada anak-anak dengan nasib serupa. Sebab, daya tampung sekolah negeri tak cukup banyak. Misalnya, lulusan SD terdapat 40.000 siswa, sementara daya tampung SMP Negeri hanya 20.000. “Di Kota yang sebesar dan semaju ini, masih saja ada anak putus sekolah. Sesuai amanah konstitusi UUD 1945 bahwa fakir miskin dan anak telantar dipelihara negara,” ujar Reni. Maka dari itu, alumnus Institut Teknologi Sepuluh November ini terus bergerilya turun ke masyarakat untuk menindaklanjuti laporan warga bahwa terdapat anak putus sekolah. Salah satunya Reni langsung mendatangi ke rumah Khusnul Afwar di Jalan Lontar. Kedatangan Reni disambut haru oleh Khusnul Afwar, istri, dan anaknya. Anak Khusnul Afwar harusnya kini sudah naik kelas XII SMA. Namun, biaya dan kondisi ekonomi memaksanya putus sekolah sejak dua tahun lalu. Rumah Khusnul Afwar begitu sederhana. Tak ada perabot bagus, elektronik mahal pun tak terlihat. Afwar hanya pekerja serabutan, sedangkan istrinya membuka toko jajanan kecil-kecilan yang modalnya didapat dari hasil meminjam bank keliling. “Terpaksa putus sekolah karena kondisi ekonomi, Bu. Anak saya tidak diterima di SMA negeri. Untuk ke swasta, kami tak mampu. Kebutuhan sehari-hari saja kami tak selalu bisa mencukupi,” ungkap Afwar. Berbeda tempat namun kondisi yang sama. Reni juga sempat mendatangi warga Bulak Banteng pada 10 Juni. Di sana, terdapat keluarga yang keempat anaknya terpaksa putus sekolah karena kemiskinan ekstrem. Di sana, Reni melihat kondisi rumah yang hanya 2 x 3 meter, hanya satu petak untuk ruang tamu, tempat tidur, dan dapur. Reni melanjutkan, zero putus sekolah harus terwujud di Surabaya. Terlebih, Kota Surabaya memiliki visi besar. Yakni, Gotong Royong menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan. “Dengan visi besar itu, jika masih ada anak putus sekolah, maka sangat ironis. Itu tentu tidak humanis,” ungkapnya. Soal pendidikan, sudah tercantum dalam Perda No 16 tahun 2012 tentang Penyelenggaran Pendidikan di Surabaya yang wajib belajar 12 tahun. Lewat perda itu, Pemkot Surabaya memiliki kewajiban untuk memperhatikan pendidikan anak-anak. Meski tingkat SMA dan SMK dikelola Pemprov Jatim, namun Pemkot Surabaya masih punya tanggung jawab. Reni mengakui bahwa pemkot sudah menunjukkan atensinya pada anak tingkat SMA atau SMK. Mereka yang berasal dari keluarga miskin, diberikan bantuan beasiswa Pemuda Tangguh. Pemkot menyalurkan bantuan Rp 200 ribu per bulan serta seragam dan sepatu. Bantuan itu berasal dari APBD Kota Surabaya. “Tapi kalau untuk sekolah swasta masih ada biaya lain yang tidak bisa tercukupi dengan bantuan Rp 200 ribu itu. Hal inilah yang menyulitkan warga miskin untuk bisa memberikan pendidikan berkualitas pada anak-anaknya,” ungkap Reni. Reni mengatakan, ke depan ia tak ingin ada air mata ibu-ibu yang mengalir karena melihat anaknya tak mampu melanjutkan sekolah. Reni ingin seluruh warga mendapatkan jaminan pendidikan. Dengan begitu, kehidupan mereka juga makin berkualitas. Visi Surabaya untuk menjadi kota dunia pun dapat terwujudkan.(mik/ziz)

Sumber: