Erick Thohir Dijadwalkan Hadir Dalam Muprov ke-7 Kadin Jatim

Surabaya, Memorandum.co.id - Menteri BUMN Erick Thohir dijadwalkan akan hadir pada Musyawarah Provinsi ke-7 Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur di Hotel Shangrila 18-20 Desember 2019 mendatang.[penci_ads id="penci_ads_4"] Mengusung tema "Melalui Muprov VII kita wujudkan reorientasi peran pelaku usaha di tengah gelombang disrupsi teknologi informasi,” Erick Thohir dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dijadwalkan akan hadir dan menjadi narasumber dalam diskusi panel di acara tersebut. Ketua Panitia Muprov ke-7 Kadin Jatim, M Rizal mengatakan bahwa Muprov adalah agenda wajib yang dilaksanakan setiap lima tahun yang dihadiri oleh seluruh Kadin Kabupaten Kota serta asosiasi yang bernaung di bawah Kadin Jatim. "Ada beberapa agenda yang akan dilaksanakan selain pemilihan Ketua Umum Kadin Jatim, juga ada seminar dan diskusi panel yang akan dihadiri oleh Menteri BUMN dan Kepala BKPM," kata Rizal yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Jatim Bidang UMKM.[penci_related_posts dis_pview="no" dis_pdate="no" title="baca juga" background="" border="" thumbright="no" number="4" style="list" align="left" withids="" displayby="tag" orderby="rand"] Ia mengatakan, Muspov ke-7 besok akan menjadi momen penting untuk menindaklanjuti keputusan Rapimnas di Bali dan juga keinginan Presiden Jokowi yang diucapkan di saat Rapimnas kemarin, bahwa ke depan, ia akan lebih prioritaskan swasta dibanding pemerintah atau BUMN. "Dalam pidato, beliau mengatakan apabila swasta mampu BUMN tidak akan turun. Dan itu memang spirit BUMN sebagai trigger kebutuhan masyarakat. Misalnya, Indonesia negara kepulauan. Ada beberapa daerah yang belum tersentuh. Di situ Pelni meletakkan kapal. Sehingga ekonomi tumbuh. Ini adalah peluang dan tantangan. Kita harus mempersiapkan diri," ujarnya. Selama ini, lanjutnya, BUMN justru menjadi kompetitor bagi swasta untuk proyek dalam negeri. Bahkan mereka cenderung melakukan monopoli dengan mendirikan anak perusahaan hingga cucu perusahaan agar bisa menguasai seluruh pekerjaan. BUMN yang kuat dan besar seharusnya tidak bertarung di dalam negeri saja tetapi harus keluar dan bersaing di pasar global. Sehingga negara tetap mendapatkan devisa dari luar dan yang di dalam negeri bisa dikerjakan oleh swasta. "Peluang harus diberikan kepada swasta sehingga mereka menjadi kuat dan mampu bersaing dengan swasta global. Saat ini swasta negara tetangga sudah banyak yang masuk di negara kita, tetapi kita belum melihat swasta di negara kita bersaing di negara tetangga," tambah Humas dan Publikasi Muprov ke-7 Kadin Jatim, Luthfil Hakim. Dan kesempatan yang diberikan presiden tersebut harus disiapkan agar kesempatan ini bisa diambil dengan baik oleh swasta. Untuk itu, pada Muprov besok akan rumuskan, apa saja kebijakan yang diperlukan dan juga kendala apa yang ditemui. "Ini peluang dan pekerjaan berat bagi swasta, karena perlu pengkajian dan kesiapan, perizinan, permodalan dan kualitas SDM. Sehingga percepatan bisa dicapai," pungkas Wakil Ketua Umum Kadin Jatim Bidang Organisasi Deddy Suhajadi. (day/gus)

Sumber: