Diskusi Urbaning Center for Urban Studies Soroti Transportasi Publik di Surabaya

Surabaya, memorandum.co.id - Transportasi massal yang kompeten dan memadai masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya. Persoalan ini kemudian ditangkap oleh lembaga kajian Urbaning Center for Urban Studies dengan membuka forum diskusi yang dihadiri oleh komunitas, akademisi, eksekutif, dan legislatif. Abdul Karim Addakhil dari Urbaning Center for Urban Studies menyampaikan, forum diskusi bertajuk Transportasi Publik Berkelanjutan di Surabaya digelar untuk menguraikan setiap persoalan dan menemukan solusi. Termasuk menampung aspirasi dari masyarakat dengan harapan dapat dieksekusi oleh pemangku kebijakan. "Masyarakat Surabaya kian sadar akan pentingnya transportasi publik yang memadai. Karena itu, pembahasan mengenai transportasi publik harus terus digaungkan," kata Karim, Minggu (29/1/2023). Pembahasan forum diskusi terasa komplit dengan kehadiran narasumber mulai dari komunitas FDTS, pakar tata kota ITS Siti Nurlaela, Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati, dan Kasi Angkutan Jalan dan Penumpang Dinas Perhubungan Surabaya Ali Mustofa. "Forum diskusi ini semata demi menunjang tujuan pemkot dalam mengurangi kemacetan dan melayani mobilitas warga Surabaya melalui transportasi publik yang efisien," tambah Karim. Iwan Iwe, anggota FDTS (Forum Diskusi Transportasi Surabaya) dalam narasinya mendorong pemkot agar secepatnya menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang baik dan memadai. Menurutnya, masyarakat metropolis punya hak mendapatkan akses ke layanan transportasi publik yang baik. Pemerintah pun wajib menyediakan transportasi publik yang aman, nyaman, dan murah. "Pemerintah juga wajib memberikan pelayanan maksimal, sehingga masyarakat mau berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi publik," katanya. Dia mengatakan, adanya transportasi publik yang memadai tak hanya mengurai kemacetan. Namun juga menurunkan angka kecelakaan yang melibatkan kendaraan pribadi. Terlebih, berdasarkan data analisis dan evaluasi Polda Jatim pada tahun 2022, terjadi sebanyak 27.003 kecelakaan lalu lintas dengan 4.889 korban meninggal dunia. Artinya, ada 13 nyawa hilang per hari akibat kecelakaan lalu lintas di Jatim. "Meningkatnya angka kecelakaan yang melibatkan kendaraan pribadi dari tahun ke tahun, seharusnya membuat pemerintah sadar jika penyediaan layanan transportasi publik yang baik adalah keharusan," tuturnya. "Semakin pemerintah menunda memperbaiki transportasi publik, semakin besar peluang warga pemakai kendaraan pribadi mengalami kecelakaan di jalan-jalan," sambung Iwan. Sedangkan Sani, salah satu warga yang gemar menaiki Suroboyo Bus (SB) merasa miris. Sebab, banyak sarana prasarana (sarpras) yang kurang memadai untuk mendukung operasional transportasi massal itu. "Kita sangat miris, sarpras tidak memadai. Seperti misalnya, pedestrian di kawasan Wonokromo. Itu tidak layak dan menyulitkan pejalan saat menunggu Suroboyo Bus," katanya. Catatan lain, soal sebaran halte yang belum merata dan waktu tunggu SB yang masih lama. Kemudian, juga soal feeder (angkutan penumpang) untuk memudahkan masyarakat yang ingin menggunakan SB belum diluncurkan. "Masyarakat bukan tidak mau naik, tapi sarpras kurang memadai membuat masyarakat malas naik Suroboyo Bus. Selain itu, pejabat pemkot juga harus memberikan contoh agar masyarakat antusias. Misal, kepala Dishub Pak Tundjung naik bus dari rumahnya ke kantor. Tapi kita kan nggak pernah melihat itu selama ini," tandasnya. Selain menjaring aspirasi dari komunitas dan masyarakat, dalam forum ini juga memunculkan kritikan dari Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati. Salah satunya, politisi perempuan PKS itu mendorong agar anggaran untuk sub transportasi dialokasikan lebih banyak. "Dari Rp470 miliar anggaran yang dimiliki Dishub Surabaya, itu hanya dialokasikan Rp70 miliar untuk transportasi. Tentu ini minim dan harus ditambah," ujarnya. Sementara itu, Kasi Angkutan Jalan dan Penumpang Dinas Perhubungan Surabaya Ali Mustofa memastikan, saran dan kritikan tersebut akan jadi masukan dishub. Keinginan masyarakat tentang transportasi publik yang optimal, diakuinya memang harus direalisasikan. "Kita telah membuat perencanaan tentang transportasi massal di Surabaya sampai 2040. Kita sedang mempersiapkan feeder, harapannya dengan adanya feeder itu bisa meningkatkan kemauan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum," tuntasnya. (bin)

Sumber: