Dorong Pembangunan Desa, Bupati Jombang Terima Anugerah Lencana Bakti

Dorong Pembangunan Desa, Bupati Jombang Terima Anugerah Lencana Bakti

Jombang, memorandum.co.id - Penghargaan kembali diterima Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab. Kali ini penghargaan diberikan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi RI, A. Halim Iskandar, Kamis (27/10/2022). Penghargaan Lencana Bakti Desa Pertama ini diterima Bupati Mundjidah Wahab atas komitmen dan kerja keras dalam mendorong percepatan pembangunan desa sehingga seluruh desa di Kabupaten Jombang mencapai status berkembang, maju, dan mandiri. Penyematan lencana bakti dilakukan pada acara launching Lembaga Keuangan Mikro BUMDesMa Dan penandatanganan MoU Dengan Kemenkes RI, Bakamla RI. Serta  perjanjian kerja sama dengan Pangkoarmada II oleh Gubernur Jawa Timur di KRI Makassar Markas Koarmada II Surabaya. Bupati Jombang Mundjidah Wahab mengucapkan terima kasih kepada menteri desa yang telah memberikan apresiasi dan penghargaan Lencana Bakti Desa Pertama kepada Pemerintah Kabupaten Jombang. "Semoga apresiasi ini memotivasi kita bersama untuk lebih bersemangat lagi di dalam mendorong dan mewujudkan kemandirian desa," ucap bupati wanita ini. Mundjidah menjelaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten Jombang mendorong kemandirian desa sebagaimana tertuang di misi ke-3 Pemerintah Kabupaten Jombang, yakni  meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis kerakyatan, potensi unggulan lokal dan industri. "Misi ini bertujuan meningkatkan keberdayaan desa. Baik dari sisi sosial, ekonomi dan ekologi," jelasnya. Menurut keterangan Mundjidah, wujud dari tujuan tersebut adalah, terus meningkatkan desa berstatus mandiri. Ia bersyukur, setiap status Desa Mandiri di Kabupaten Jombang setiap tahun terus meningkat. Pada 2022 jumlah desa mandiri meningkat 100 persen, menjadi 47 desa mandiri. "Dibanding tahun 2021 yang hanya 23 Desa mandiri," terangnya. Bupati perempuan pertama di Kabupaten Jombang ini mengungkapkan, keberhasilan peningkatan status desa merupakan kerja bersama antara Pemkab Jombang dan pemerintah desa. Salah satu bentuk kebijakan Pemkab Jombang untuk meningkatkan status desa adalah adanya bantuan keuangan khusus sarpras desa yang diberikan kepada pemerintah desa. "Setiap tahun pemkab terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan BKK sarpras desa kepada pemerintah desa," ungkapnya. Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Jombang Sholahuddin Hadi Sucipto menerangkan, bahwa di Jawa Timur ada 15 Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa) yang telah mendapatkan ijin usaha dari PT Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Dua diantaranya adalah BUMDesMa Ngusikan dan Plandaan," terangnya. Shilahuddin berharap, apresiasi ini semakin memotivasi bersama pemerintahan desa untuk berkinerja lebih baik lagi dan lebih inovatif. "Semoga ini memberikan manfaat guna mewujudkan keberdayaan desa dan terus meningkatkan kemandirian desa," pungkasnya. (yus)

Sumber: