Pemprov Jatim Operasi Lumbung Pangan di 25 Pasar

Surabaya, Memorandum.co.id - Mengantisipasi inflasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memberangkatkan puluhan truk pengangkut komoditas kebutuhan bahan pokok untuk Operasi Pasar Lumbung Pangan Jatim di 25 titik pasar yang menjadi sampling BPS. “Operasi pasar untuk mengendalikan inflasi, menstabilkan harga bahan pokok, meningkatkan daya beli masyarakat dan membantu meringankan beban masyarakat setelah kenaikan harga BBM,” kata Gubernur Khofifah saat memberangkatkan puluhan truk di Gedung Negara Grahadi. Disampaikan Khofifah, pihaknya bersama-sama membangun komitmen bahwa dampak kenaikan BBM akan bisa kita tangani dengan baik. “Operasi Pasar Lumbung Pangan Jatim ini adalah upaya kita menjaga daya beli masyarakat untuk mengendalikan inflasi setelah adanya penyesuaian harga akibat kenaikan harga BBM,” tegas Gubernur Khofifah. Mantan Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan ini, menegaskan komoditas diberangkatkan menuju ke pasar-pasar yang ditentukan yang merupakan titik sampling BPS. Yaitu ke Pasar Mangli dan Pasar Kreongan di Kab. Jember; lalu Pasar Jajag, Pasar Genteng 1, Pasar Blambangan, Pasar Rogojampi, Pasar Banyuwangi di Kab. Banyuwangi; dan Pasar Anom Baru, Pasar Bangkal Kab. Sumenep, Pasar Besar, Pasar Belimbing, dan Pasar Dinoyo di Kota Malang. Selain itu juga ke Pasar Wonokromo, Pasar Genteng, Pasar Pucang Anom, Pasar Soponyono di Kota Surabaya; Pasar Wonoasih dan Pasar Baru di Kota Probolinggo; Pasar Setono Betek dan Pasar Pahing di Kota Kediri; serta Pasar Sleko dan pasar Besar di Kota Madiun. Di setiap titik Operasi Pasar Lumbung Pangan Jatim ini, dijual daging ayam ras, minyak goreng, telur ayam ras, bawang merah, gula, beras, cabai kriting, cabai rawit, daging sapi. Semuanya komoditas tersebut dijual dengan harga di bawah harga pasar. “Untuk Operasi Pasar di 8 Pasar di Kota Surabaya dan Kota Malang dilaksanakan pada setiap hari Minggu dan Senen. Sedangkan 17 lainnya dilaksanakan tiap hari Senin,” tegasnya. Operasi Pasar Lumbung Pangan dan juga Pasar Murah, adalah bagian dari program perlindungan sosial yang digagas Pemprov Jatim guna mengendalikan inflasi akibat dampak kenaikan harga BBM. Sebagaimana diketahui, dalam mengendalikan inflasi dampak kenaikan harga BBM ini Pemprov Jatim menggelontorkan dana dengan total Rp 257 miliar, yang diwujudkan dalam berbagai bentuk bantalan sosial. "Dari Rp 257 miliar salah satunya untuk Operasi Pasar di kota-kota yang pasarnya jadi sampling BPS. Oleh sebab itu, kita ingin memberikan penguatan karena masyarakat sesungguhnya membutuhkan program penguatan daya beli," jelasnya. Program operasi pasar ini akan terus dievaluasi setiap pekan guna mengetahui dampak dan pengaruhnya dalam pengendalikan inflasi di Jawa Timur. Karena itu, Gubernur Khofifah turut menggandeng BPS Jatim dalam penyelenggaraan program ini. Gubernur Khofifah berharap program perlindungan sosial yang menjadi strategi Pemprov Jatim untuk mengendalikan inflasi dapat memberikan manfaat yang besar bagi berbagai stabilisasi pengendalian inflasi di Jawa Timur. Sementara itu, Dirut PT Jatim Grha Utama (JGU) Perseroan, Mirza Muttaqien mengapresiasi Gubernur Khofifah karena telah melibatkan untuk melaksanakan operasi pasar lumbung pangan Jatim untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat dampak kenaikan BBM. Ia menyebut kelebihan Operasi Pasar Lumbung Pangan Jatim adalah sharing beban pembiayaan kegiatan. Sementara pembelian komoditas bersumber dari sinergi antar BUMD yaitu PT. JGU dan PT. Bank Jatim. Ongkos angkut dan operasional berasal dari APDB Jatim. "Di setiap titik pasar disediakan komoditas dengan harga yang lebih murah dari harga pasar karena sebagian besar komponen dibiayai oleh APBD Pemprov Jatim," ucap Mirza. Kesempatan yang sama, Kepala BPS Jatim Dadang Hardiwan menyampaikan, pengeluaran masyarakat yang paling bergejolak adalah bahan makanan atau Volatile food. Dadang Hardiwan mengatakan, strategi Gubernur Khofifah menggelar operasi pasar dan pasar murah untuk menahan gejolak harga adalah langkah tepat. Langkah tersebut akan mampu menciptakan daya beli masyarakat. Ia mengungkapkan naiknya harga BBM pada 3 September yang lalu berdampak pada inflasi di Jawa Timur. "Program dari ibu Gubernur bagaimana agar pengendalian harga ini dan daya beli masyarakat bisa tercipta," kata Dadang Hardiwan. (day)

Sumber: