Pascakenaikan BBM, Fraksi PKS Dorong Pemkot Salurkan Bansos kepada 934.026 MBR

Surabaya, memorandum.co.id - Fraksi PKS DPRD Surabaya memberikan sejumlah catatan kepada Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya dalam Raperda Perubahan APBD 2022 yang dihelat di ruang rapat paripurna. Selasa (20/9/2022). Dalam penyampaian pandangan akhir fraksi, Sekretaris Fraksi PKS Aning Rahmawati memaparkan sepuluh catatan, terutama berkaitan dengan dampak kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap kondisi ekonomi warga Kota Surabaya. Yang pertama, fraksi PKS mendorong pemkot agar segera mendistribusikan bantuan langsung tunai (BLT) BBM bagi warga yang sudah terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, senilai Rp150 ribu per bulan. "Hendaknya BLT BBM dapat diselesaikan segera, tanpa menunggu waktu maksimal 14 hari. Pembagian secara door to door oleh petugas dapat dilanjutkan, jangan hanya di awal masa pembagian," kata Aning. Menurut Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya ini, dengan melakukan pembagian secara door to door, maka dapat menjamin BLT tepat sasaran. Petugas bisa melihat langsung kondisi sehari-hari keluarga penerima manfaat (KPM), termasuk jika ditemukan warga yang sedang sakit atau mengalami permasalahan sejenis. Selanjutnya, Fraksi PKS juga mendorong bantuan pangan non tunai (BPNT) sejumlah 200 ribu rupiah per bulan, segera tersampaikan kepada warga yang berhak menerima. "Konsep awal BPNT ini untuk memudahkan warga berbelanja kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, maka pemkot mesti memfasilitasi dengan keberadaan UMKM penyedia sembako yang dekat dengan KPM," jelas Aning. Ketiga mengenai bantuan subsidi upah (BSU) sejumlah Rp 600 ribu terhadap 179.741 pekerja di Kota Surabaya, yang sebagiannya merupakan warga Kota Surabaya. Fraksi PKS meminta agar dapat segera dicairkan. Sebab, BSU akan membantu para pekerja termasuk para pekerja transportasi seperti sopir angkot, ojek online, ojek pangkalan, maupun para nelayan, pekerja non-ASN, dan lainnya. "Tidak kalah penting, fraksi PKS juga mendorong agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang jumlahnya per Juli 2022 sebanyak 934.026 orang, juga mendapatkan bantuan sosial dari Pemkot Surabaya," tegas Aning. Selain masalah ekonomi, fraksi PKS turut memberikan perhatian di sektor sosial. Yakni, kebutuhan laptop bagi 885 bunda Pos PAUD Terpadu (PPT) yang telah dianggarkan. Juga terkait pencairan program Beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya bagi siswa SMA sederajat, dan mahasiswa yang sudah mengajukan. Mengingat tahun ajaran baru sudah berjalan beberapa bulan, sementara beasiswa yang dinantikan belum kunjung dicairkan. "Hingga saat ini, anggaran laptop untuk 885 PPT yang sudah teranggarkan pada APBD murni 2022 sejumlah Rp8 miliar belum juga terealisasi, sementara tahun anggaran segera berakhir. Padahal sarana tersebut sangat dibutuhkan oleh para Bunda PAUD, mulai pengisian data dapodik, administrasi lembaga, hingga menunjang kegiatan belajar-mengajar," jelas Aning. Sektor pembangunan pun tak luput dari pantauan Fraksi PKS. Aning menuturkan, usulan masyarakat melalui RT-RW yang masuk seperti pavingisasi, perbaikan saluran lingkungan, dan pengadaan bak sampah, diharap dapat segera direalisasikan, sebab sudah dianggarkan dalam APBD murni 2022. "Termasuk pelaksanaan dana kelurahan yang sudah keluar Perwali-nya. Hendaknya tidak lagi ada keraguan untuk segera direalisasikan," tandas politisi perempuan PKS ini. Begitu juga anggaran penanganan sampah yang mencapai Rp 498 miliar yang meliputi pemeliharaan sarana prasarana TPS, layanan pengolahan sampah, biaya pengangkutan, hingga tipping fee. Menurut telaah fraksi PKS, biaya sebesar ini semestinya ditunjang dengan upaya pengurangan sampah di hulu, antara lain dengan program kampung zero waste yang telah digagas dan dilaksanakan. Terakhir, Fraksi PKS menyoroti persoalan di sektor transportasi. Aning menjelaskan, pemkot perlu melakukan integrasi aplikasi GoBis dan Teman Bus agar lebih efisien bagi pengguna jasa ini. Di samping itu, operasional Bus BTS (buy the service) Trans Semanggi yang diajukan ke pusat juga bisa dioperasikan semua. "Pemkot Surabaya juga harus segera merealisasikan 36 kendaraan baru sebagai feeder yang sudah dianggarkan di APBD murni 2022 sebesar Rp 25,2 miliar. Angkutan feeder ini sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran operasional Suroboyo Bus dan juga Bus Trans Semanggi," tuntas Aning. (bin)

Sumber: