Pemprov Jatim Tak Kabulkan 9 Bulan BPOPP

Surabaya, Memorandum.co.id - Upaya wakil rakyat Jatim untuk menambah anggaran Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaran Pendidikan (BPOPP) sekolah swasta selama 12 bulan atau satu tahun penuh melalui APBD 2023 tidak dikabulkan Pemprov Jatim. Karenanya bantuan operasional sekolah SMA/SMK swasta hanya mendapat sembilan bulan. Sekdaprov Jatim Adhy Karyono menjelaskan, support untuk pendidikan di Jatim sudah melebihi dari baku pemerintah pusat. Dimana ketentuannya mencapai 20 persen. “Di Jatim sudah mencapai 27 persen, jadi melebihi,” terang Adhy Karyono. Adhy menyebutkan, bukan karena APBD tidak mampu. Namun ada kebutuhan lain yang harus disuport, seperti belanja gaji pegawai. “Yang jelas sudah dibahas di KUA PPAS TA 2022. Tentu sudah sepakat sepakat seperti itu,” tegas Adhy Karyono. Adhy menyebutkan, dirinya mendengar adanya permintaan tambahan. Namun pemberian BPOPP berdasarkan lembaga. “Bukan berdasarkan orangnya. Karena itu ada konstalasi anggaran. Tahun ini kita bertekad menyelesaikan tunda bayar,” terang dia. Sebelumnya wakil rakyat Jatim menilai TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dituding belum cermat terkait anggaran Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaran Pendidikan (BPOPP). Dimana setiap tahun hanya dianggarakan selama 9 bulan saja. Sedangkan satu tahun ada 12 bulan. Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Rohani meminta TPAD ditahun 2023 nanti untuk dihitung Kembali agar dapat dianggarkan secara penuh selama 12 bulan. Alasan Rohani, BPOPP adalah program unggulan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam nawa bhakti satya khususnya jatim Cerdas dan sehat. Apalagi urusan Pendidikan merupakan urusan wajib. “Gerindra tidak ingin kinerja dan nama baik gubernur kita yang sudah begitu baik dimata masyarakat ternodani di akhir masa jabatannya nanti hanya karena ketidakcermatan OPD dan TAPD,” tandas Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim ini. Diantaranya adalah tunda salur bagi hasil kepada pemerintah kab/kota termasuk kabupaten pasuruan. Mohon ini segera direalisasikan mengingat daerah sangat membutuhkan dana bagi hasil propinsi tersebut baik untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan maupun hal prioritas lainnya. Selain persoalan anggaran pendidikan pada BPOPP, Rohani juga mempertanyakan transparansi anggaran. (day)

Sumber: