25 Ribu Pelajar SMA/SMK Surabaya Tak Mampu Dapat Bantuan Pendidikan

Surabaya, memorandum.co.id - Sampai saat ini, program beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya untuk 13.415 pelajar SMA/SMK sederajat urung terealisasi. Karena itu, DPRD Surabaya mendesak Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya segera mencairkan. Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menjelaskan, pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2023, pemkot dan DPRD bersepakat tentang banyak hal. Salah satunya melanjutkan program beasiswa untuk pelajar yang berasala dari keluarga berstatus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ada banyak hal yang diubah. Selain jumlahnya yang ditambah, juga pengelolaannya dialihkan dari yang semula ditangani disbudporapar, dipindah ke Bagian Pemerintahan dan Kesra Pemkot Surabaya. "Nantinya, pada 2023 akan ada 25 ribu pelajar SMA/SMK sederajat, baik negeri maupun swasta dari keluarga MBR, yang mendapat bantuan pendidikan senilai Rp200 ribu setiap bulan per orangnya," ujar Adi Sutarwijono, Senin (15/8/2022). Program tersebut bukan lagi bernama Beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya, melainkan bernama bantuan pendidikan. Sedangkan pada jenjang SD dan SMP, baik swasta maupun negeri, pelajar MBR akan mendapat seragam gratis lengkap dengan sepatu dan tas. "Bantuan tersebut diberikan langsung ke siswa, tidak melalui sekolah,” ujar Adi. Tidak hanya itu, Adi juga meminta kepada Pemkot Surabaya untuk menambah jumlah mahasiswa penerima bantuan pendidikan di Surabaya sebanyak 5.000 orang. Supaya penyerapan bantuan pendidikan tersebut masif dan maksimal, lanjut Adi, DPRD dan Pemkot Surabaya menyepakati dialihkannya pengelolaan bantuan pendidikan dari Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga dan Pariwisata (Disbudporapar) kepada Bagian Pemerintahan dan Kesra Pemkot Surabaya. "Dalam pendataannya nanti turut melibatkan RT, RW, lurah, camat, dan tokoh masyarakat. Kita berharap penyerapan bantuan pendidikan maksimal, sehingga angka 25 ribu pelajar SMA dan SMK negeri maupun swasta dari keluarga MBR itu bisa semaksimal mungkin mendapatkan bantuan tersebut," urai Awi, spaan akrab Adi Sutarwijono. Selain itu, Adi yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini menyoroti pendataan keluarga MBR melalui skema daring. Menurutnya, idealnya hal itu dilakukan melalui RT/RW, tokoh masyarakat, lurah maupun camat. “Supaya pendataan tersebut lebih akurat berdasarkan kondisi sebenarnya di lapangan,” tandasnya. Seperti diketahui, DPRD dan Pemkot Surabaya telah menyelesaikan pembahasan KUA PPAS tahun 2023. “Dalam KUA PPAS disepakati menaikkan target pendapatan Pemkot Surabaya sebesar Rp500 miliar. Besaran ini merupakan revisi dari target sebelumnya, senilai Rp 1 triliun,” jelasnya. Menurut Adi, target pendapatan yang didorong oleh DPRD Surabaya tersebut digunakan untuk kesejahteraan warga setempat, sesuai visi dan misi wali kota, di antaranya, untuk pembangunan kampung, seperti pengerjaan pavingisasi, saluran air, penerangan jalan umum (PJU) dan bedah rumah. Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesra Pemkot Surabaya Arief Budiarto membenarkan, mulai tahun depan pihaknya mengelola anggaran untuk bantuan pendidikan. "Belum ada persiapan khusus, realisasinya masih tahun depan. Untuk bantuan pendidikan berupa beasiswa yang tahun 2022 ini masih dikelola oleh Disbudporapar Surabaya," kata Arief. (bin)

Sumber: