Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Dukung Pemaksimalan E-Peken untuk Pemulihan Ekonomi

Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Dukung Pemaksimalan E-Peken untuk Pemulihan Ekonomi

Surabaya, memorandum.co.id - DPRD Surabaya mengapresiasi keberadaan e-commerce Pemberdayaan lan Ketahanan Ekonomi Nang Suroboyo (E-Peken). Sebab dinilai cukup berhasil menyokong pemulihan ekonomi di Kota Pahlawan. Hal ini diutarakan oleh Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno. Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, langkah pemkot untuk membantu memasarkan produk toko kelontong dan UMKM melalui E-Peken adalah pilihan yang sangat tepat. Apalagi, terobosan Wali Kota Eri Cahyadi dengan mengedepankan teknologi itu mampu mempermudah proses transaksi ekonomi di Surabaya. "Kondisi pandemi Covid-19 saat itu membuat masyarakat tidak bisa beraktifitas di luar rumah. Dengan adanya E-Peken Surabaya ini, tentunya mempermudah masyarakat untuk membeli sebuah produk. Bahkan, bisa diantarkan ke titik lokasi yang dituju," kata Anas, Jumat (3/6). Selain itu, Anas juga mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya yang terus mensosialisasikan tata cara penggunaan maupun pendaftaran, agar pelaku ekonomi bisa tergabung dalam E-Peken Surabaya. Kendati demikian, Anas mendorong agar pendampingan dan pelatihan bagi warga binaan kategori MBR dan nonMBR terus digencarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (dinkopdag) Surabaya. "Dari proses tersebut ada kritik dan saran, tetapi perlu diingat bahwa ada harmonisasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat untuk kembali menggerakkan roda perekonomian. Di sini, pemkot dan DPRD terus memberikan contoh dengan menggunakan produk UMKM agar masyarakat ikut menjadi bagian dari pemulihan ekonomi di Kota Surabaya," ujarnya. Terkait dengan pembuatan dan pengembangan E-Peken Surabaya, Anas menanggapi bahwa anggaran yang dikeluarkan oleh pemkot akan terus dilakukan pengawasan oleh DPRD. "Program yang bagus, pasti juga diikuti oleh anggaran yang bagus. Terkait hal ini pasti akan ada hearing dengan PD terkait, untuk berdiskusi mengenai skala prioritas bagi kepentingan masyarakat," pungkasnya. (bin)

Sumber: