Ketua Bamusi Surabaya: Pemerintah Tak Boleh Campuri Urusan Agama

Ketua Bamusi Surabaya: Pemerintah Tak Boleh Campuri Urusan Agama

Surabaya, memorandum.co.id - Ketua Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Surabaya Abdul Ghoni Muklas Ni'am menyatakan bahwa beragama merupakan dasar dari dalam diri manusia. Karena itu, dia mengingatkan agar pemerintah tak mencampuri terlalu dalam segala urusan yang berkaitan dengan agama. "Pemerintah tidak bisa dan tidak boleh terlalu jauh dalam mencampuri terkait agama. Ada batasan yang harus dijaga. Karena agama merupakan hak asasi tiap diri masyarakat," ucap Ghoni, Ahad (29/5). Hal selaras sempat ditegaskan oleh Ghoni dalam kegiatan talkshow bertajuk Beragama Kok Diatur, Lapo? yang digelar oleh Pemuda Katolik Komisariat Cabang Surabaya. Dalam forum tersebut diangkat sebuah topik yang menajamkan tentang menjamin moderasi beragama di Surabaya. Disinggung mengenai moderasi dan regulasi, Ghoni yang juga anggota Komisi C DPRD Surabaya ini menuturkan, manakala moderasi beragama ingin adanya sebuah regulasi, maka harus ada kajian-kajian yang jelas agar bisa ditindaklanjuti. Agama ini dapat menjadi pendorong bagi pemuda untuk memberikan sikap yang baik. Agama juga dapat menjadi kontrol diri untuk berbuat baik. "Karenanya, rasa kebhinekaan harus dikaji dengan serius. Dan apabila dalam hal kebhinekaan perlu adanya regulasi, maka DPRD akan membantu mendirect hal tersebut, namun harus ada kajian-kajian yang jelas agar bisa di-direct," kata politisi PDI-P ini. Sementara itu, terpisah, Kepala Kementerian Agama Surabaya, Dr H Pardi MPdI mengatakan, ada empat indikator moderasi beragama yang harus dijaga. Pertama, komitmen berbangsa dan bernegara. Yakni, komitmen terhadap Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI harga mati, dan Undang-Undang Dasar 1945. "Kemudian toleransi dengan saling menghargai dan menghormati tanpa memandang suku, agama, dan ras. Lalu juga mengedepankan sikap anti kekerasan, sebagai wujud anti radikalisme dan fanatik berlebihan terhadap ajaran agama. Dan yang keempat, menjaga tradisi dan budaya sebagai perekat kesatuan dan persatuan bangsa," jelas Pardi. Pardi mengungkapkan, talkshow ini juga sejalan dengan program Kementerian Agama Surabaya, yang dalam waktu dekat bersama dengan pemkot akan melaunching Surabaya Toleransi (Suto). Lanjut Pardi, tujuan dibentuknya Suto salah satunya untuk menjaga dan meningkatkan rasa toleransi yang ada di masyarakat Surabaya, serta menangkis timbulnya paham radikalisme. "Suto ini nantinya beranggotakan unsur pemuda dari semua agama. Di sana mereka dapat berkegiatan bersama yang dapat memicu meningkatnya rasa toleransi tanpa memandang agama, suku, maupun ras," tandasnya. (bin)

Sumber: