Siswa Kembali Bersekolah, Dewan Imbau Halal Bihalal Tanpa Cium Tangan
Surabaya, memorandum.co.id - Usai libur panjang Hari Raya Idulfitri 1443 H, kegiatan belajar mengajar (KBM) bagi siswa TK, SD, dan SMP di Surabaya dipastikan akan kembali dilaksanakan pada Senin (9/5) dengan skema PTM 100 persen. Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah, mengimbau agar tradisi halal bihalal yang kerap dilakukan para siswa dan guru berlangsung tertib dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat. "Menyambut hari pertama masuk sekolah pascaliburan, biasanya akan diisi dengan kegiatan halal bihalal. Nah, ini kita imbau kepada seluruh sekolah di Surabaya untuk mengantisipasi. Boleh halal bihalal, namun harus disertai dengan prokes ketat," ujar Khusnul, Ahad (8/5). Menurut politisi PDI Perjuangan ini, kegiatan halal bihalal di masa pandemi Covid-19 perlu dilakukan dengan pembiasaan baru. Salah satunya meniadakan cium tangan, lalu diganti menyapa dengan melakukan gestur salam. Hal ini guna meminimalisir lonjakan kasus baru Covid-19 di Surabaya. "Hasil riset dari IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia, red) kontak fisik seperti cium tangan atau sungkeman harus dihindari. Sebab varian Omicron tidak bergejala. Maka sebaiknya saat halal bihalal para siswa tidak perlu cium tangan sebagaimana pembiasaan baru, namun cukup dengan menganggukkan kepala dan tangan," pesan Khusnul. Di samping itu, Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya ini juga meminta agar ada kelonggaran bagi siswa yang sedang sakit untuk tidak mengikuti KBM. "Manakala ada wali murid yang tidak mengizinkan putra-putrinya untuk masuk sekolah, misal karena kurang fit, maka itu harus diizinkan. Jadi jangan dipaksa untuk tetap masuk," tandasnya. Kendati ada perbedaan jadwal kembalinya KBM antara sekolah negeri dengan sekolah swasta, Khusnul berharap PTM 100 persen di Surabaya berlangsung aman dan lancar. Untuk itu, dia mendorong vaksinasi pada anak usia 6-11 tahun dan usia 12-17 tahun kembali digencarkan. Terlebih sampai saat ini, baik dosis satu maupun dosis dua belum diberikan secara menyeluruh. "Vaksinasi pada anak harus dibuka kembali. Bisa dilakukan di sekolah-sekolah, puskesmas, atau terpusat di satu titik lokasi. Yang jelas harus di-push dan digencarkan lagi sampai merata. Kita juga mendorong dinkes untuk terus berkomunikasi dengan kemenkes terkait ketersediaan stok vaksin," tuntas Khusnul. (bin)
Sumber: