Pengelolaan Terminal dan Jembatan Timbang Dikembalikan ke Daerah

Surabaya, Memorandum.co.id - Tidak maksimalnya pengelolaan terminal type A dan 19 Jembatan Timbang oleh pemerintah pusat memaksa DPRD Jawa Timur agar Gubernur Khofifah Indar Parawansa segera berkirim surat ke Kementerian Perhubungan. Wakil ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar berharap Pemprov Jawa Timur mengupayakan menarik kembali pengelolaan jembatan timbang dan terminal tipe A di Jatim. Iskandar yang juga politisi senior Partai Demokrat ini menyebutkan, hal itu sebagai upaya untuk menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah) Jatim. Mengingat pasca pandemi semua sektor ekonomi terganggu. “Dikelola pusat seperti sekarang kondisinya tidak terurus. Saya mengambil contoh terminal Purabaya di Sidoarjo yang pengelolaannya ditarik pusat. Kondisinya kurang maksimal," tegas Achmad Iskandar. Ia menyebutkan saat ini, tidak maksimalnya pelayanan dan pengelolaan Terminal Purabaya menunjukkan menurunnya potensi sarana dan prasarana transportasi angkutan umum. "Kalau ditarik lagi dikelola propinsi bisa lebih baik lagi,”jamin Achmad Iskandar. Politisi asal Sumenep ini, mengatakan begitu juga dengan jembatan timbang disejumlah titik jalan di Jatim yang saat ini mangkrak bangunannya. “Sekarang ini jembatan timbang tidak berfungsi sama sekali," tutur dia. Bahkan pemerintah pusat mengaku kesulitan mengelolanya karena kekurangan personel. " Alangkah baiknya kalau pengelolaannya dikembalikan ke daerah dimana daerah itu memiliki personel untuk menjalankan operasionalnya,”jelasnya. Dirinya berharap dengan dikembalikan ke daerah, kata mantan birokrat tersebut bisa menambah pendapatan bagi daerah dan tentunya peruntukannya penggunaanya bisa dimaksimalkan. “Kondisi jalan banyak yang rusak karena dilalui kendaraan besar. Ini merupakan dampak tidak adanya control dari jembatan timbang. Tentunya juga kalau dikembalikan pengelolaannya bisa menekan jumlah jalan rusak di Jatim,”jelasnya. Atas fakta tersebut, lanjut mantan birokrat Jatim ini, sudah waktunya pengelolaan terminal dan jembatan timbang dikembalikan ke daerah. “ Gubernur bisa berkirim surat ke pusat atas sejumlah pertimbangan untuk pengembalian pengelolaan jembatan timbang dan terminal tipe A di Jatim,”jelasnya. Sudah beberapa tahun belakangan,, pengelolaan jembatan timbang dan sejumlah terminal tipe A kini tak lagi dikelola oleh pemerintah propinsi. Pengelolaannya telah ditarik dan diserahkan langsung ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub).(day)

Sumber: