Politisi Golkar: Gubernur Harus Selektif Tentukan Sekdaprov
Surabaya, Memorandum.co.id - Politisi Partai Golkar, Freddy Poernomo meminta gubernur Khofifah Indar Parawansa selektif menentukan jabatan sekdaprov Jatim. Hal ini sesuaai jadwal tim pansel segera mengusulkan tiga nama sekdaprov. “Gubernur harus selektif mengangkat pejabat struktural seperti sekdaprov,” terang Freddy Poernomo, Kamis (31/3/2022). Doktor hukum pemerintahan alumnus FH Unair ini menjelaskan, sampai dengan lima tahun ke depan, pemerintah baik pusat, Provinsi dan kabupaten/kota tidak boleh merekrut tenaga fungsional baru, kecuali alih fungsi dari tenaga administrasi (eselon IV) menjadi fungsional, sesuai arah Presiden terkait reformasi birokrasi di pemerintahan. “Untuk itu Komisi A (pemerintahan dan hukum) harus kawal betul keberadaanya di Pemprov Jatim,” kata Freddy Poernomo. Ia menyebutkan, Pemprov Jatim jangan lagi kecolongan. Seperti jabatan sekdaprov diisi pelaksana harian (PLH). "Begitu jabatan PLH Sekda dicopot, begitu pula beliau mengundurkan diri dari jabatan Fungsional Analis Kebijakan, padahal SK pengangkatannya sebagai pejabat analis kebijakan ditandatangani Presiden,” tegas Freddy menyayangkan. Untuk ke depan, lanjut politisi yang juga pengajar ilmu hukum pemerintahan ini, mendesak gubernur harus selektif mengangkat pejabat fungsional baik Widyaswara, Analis Kebijakan ataupun Pustakawan. Saat ini, tim pansel sekdaprov Jatim masih bekerja menyelesaikan proses seleksi. Ada tujuh nama calon Sekdaprov Jatim itu mengikuti tahapan penulisan makalah atau policy brief pada 28 Maret 2022. Tes wawancara bersama tim pansel pada 30 Maret 2022. Tujuh pelamar dinyatakan lolos dan telah diumumkan pansel melalui surat Nomor 800/2068/Pansel-JPTM/2022 tertanggal 25 Maret 2022 tentang Hasil Seleksi Assesment Pengisian JPT madya Sekdaprov Jatim. Mereka adalah Adhi Karyono, Bobby Soemiarsono, Indah Wahyuni, Jumadi, Mohammad Yasin, Mokhammad Sodiq Triwidiyanto, dan Nurkholis. “Sosok sekdaprov memiliki kualitas ideal yang sudah disepakati gubernur. Tidak hanya harus memahami dimamika politik, kultur masyarakat, ormas, stakeholder, tomas, dan manajerial teknis di lingkungan Pemprov Jatim. Tidak kalah penting adalah mampu mengayomi ASN di bawah kendalinya,” tutup Freddy. (day)
Sumber: