RKPD Gresik 2023 Fokus Isu Kemiskinan, Infrastruktur, dan Kali Lamong

Gresik, memorandum.co.id - Tiga isu strategis yakni infrastruktur, kemiskinan dan banjir menjadi fokus Pemkab Gresik dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023. Isu-isu tersebut dikupas dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang berlangsung di Ruang Mandala Bhakti Praja Kantor Bupati Gresik, Selasa (22/3/2022). "Langkah kita bersama adalah pembangunan Gresik yang utuh yaitu menghapuskan ketimpangan antarwilayah, mendorong pemerataan pembangunan dari perkotaan hingga pelosok pedesaan. Serta bersama-sama berbenah untuk mengatasi permasalahan secara nyata," kata Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani dalam arahannya. Ia memaparkan, pertumbuhan ekonomi Gresik pada 2021 tumbuh sebesar 3,79 persen. Meningkat 7,47 persen dari tahun 2020 yang merosot di angka -3,68 persen. Pertumbuhan sebesar 3,79 persen ini lebih tinggi di atas rata-rata nasional sebesar 3,69 persen dan rata-rata Provinsi Jatim sebesar 3,57 persen. Usai pertumbuhan ekonomi yang dinilai cukup signifikan, ada beberapa isu strategis yang kini menjadi atensi. Di antaranya terkait kemiskinan, infrastruktur jalan, dan bencana banjir di wilayah selatan. Isu tersebut menjadi persoalan serius yang perlu penanganan ekstra. Infrastruktur jalan misalnya. Dari total 512.164 kilometer jalan Kabupaten Gresik,  51,6 persen dalam kondisi baik, 24,20 persen rusak ringan, 22,3 persen kondisi rusak sedang dan 1,8 persen rusak berat. Artinya lebih dari 250.000 kilometer jalan dalam kondisi rusak. Padahal infrastruktur jalan menjadi penyokong geliat pertumbuhan ekonomi. "Untuk infrastruktur jalan pada 2023 direncanakan peningkatan atau pemeliharaan jalan sepanjang 77,21 kilometer dengan alokasi Rp 371 miliar. Karena kami optimistis ketika infrastruktur berupa kemantapan jalan dalam kondisi baik, otomatis ada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Gresik," tegasnya. Kemudian masalah banjir. Di Kabupaten Gresik, tercatat ada 42 titik banjir yang berdampak pada 63,1 kilometer jalan, 5.838 rumah warga dan 3.057 hektare sawah dan tambak. Mayoritas area terdampak berada di wilayah selatan yakni akibat luapan Kali Lamong. "Namun Pemkab Gresik sudah melakukan berbagai upaya penanganan. Yakni normalisasi Kali Lamong, sejak 2021 dilaksanakan pembebasan lahan 6,3 kilometer dari dana APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) dan 4,15 kilometer dengan dana CSR (corporate social responsibility)," paparnya. Pada 2022 ditargetkan akan dilakukan pembebasan lahan 15,73 kilometer yang telah dianggarkan pada APBD. Kemudian dilanjutkan untuk 2023 direncanakan pembebasan sepanjang 12,5 kilometer dengan menggunakan dana APBD. Alokasi miliaran rupiah telah disiapkan dalam program tersebut. Terkait isu kemiskinan, Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik menjabarkan bahwa persentase penduduk miskin pada tahun 2021 naik sebesar 0,02 persen dari 2020. Data terakhir mencatat persentase kemiskinan sebesar 12,42 persen. "Target tahun 2022 bisa turun menjadi 11,50 persen dan tahun 2023 turun sebesar 10,70 persen. Bahkan kami berupaya agar bisa turun di angka satu digit," ujar Aminatun Habibah. Ditegaskan, tentunya suksesi penurunan angka kemiskinan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Ia mengakui, tingkat kemiskinan Kota Santri selalu lebih tinggi dari provinsi dan kabupaten lain. Salah satunya dikarenakan rata-rata pendapatan berdasarkan garis kemiskinan tahun 2021 sebesar Rp 505.499 per kapita/per bulan. Ini lebih tinggi dari provinsi dan nasional. "Terlepas dari itu, Pemkab Gresik menyiapkan beberapa program pengentasan kemiskinan yang termaktub dalam Nawakarsa," pungkasnya. (and/har/fer)

Sumber: