Musrenbang Lowokwaru, Wali Kota Malang Minta Perhatikan Skala Prioritas

Musrenbang Lowokwaru, Wali Kota Malang Minta Perhatikan Skala Prioritas

Malang, memorandum.co.id - Wali Kota Malang Drs H Sutiaji menekankan usulan pembangunan dalam forum musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) agar memperhatikan kemanfaatan bagi masyarakat secara luas. Itu disampaikan saat memberikan pengarahan pada musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tahun 2023 yang digelar di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Kamis (10/2/2022). Forum ini merekap usulan dari Kecamatan Lowokwaru mencapai 862 usulan, dengan rincian 63 persen usulan program fisik dan 37 persen usulan program non fisik. “Ada banyak usulan, tapi kita buatkan skala prioritas. Prioritas menjadi sebuah keniscayaan. Utamakan yang berdampak luas, terintegrasi dan selaras dengan agenda daerah,” kata Wali Kota Malang yang hadir secara virtual dalam musrenbang tersebut. Disampaikan, usulan-usulan Musrenbang yang tidak dapat terakomodir APBD Kota Malang akan dialihkan ke Musrenbang TSP (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan). “Nantinya usulan-usulan yang tidak diakomodir, yang tidak bisa dibangun oleh APBD, itu tetap ada ruang. Yaitu lewat Musrenbang TSP. Ini sudah berjalan dengan bagus,” terang Sutiaji. Wali kota mengatakan kini sedang berkolaborasi dengan salah satu universitas di Kota Malang untuk menyelesaikan persoalan perkotaan, di antaranya terkait kajian penambahan underpass untuk mengurai kemacetan kota. Upaya lain adalah menambah infrastruktur berupa jembatan. “Dan ini yang sudah dilaksanakan di 2021, termasuk di Lowokwaru, kami bangun Jembatan Tlogomas,” jelas Wali Kota Malang. Terkait dengan penguatan UMKM, Sutiaji menjelaskan pemulihan ekonomi pasca pandemi serta pemantapan industri kreatif masyarakat dan kemandirian sosial ekonomi telah menjadi salah satu arah kebijakan di 2023. “Saya sering sampaikan ke camat, lurah, jika ada kegiatan maka mamin (makan dan minum, red) bisa cari dari UMKM masyarakat. Karena uang yang kita belanjakan ini berasal dari rakyat, maka kita kembalikan lagi ke rakyat,” ujarnya. Sementara itu, Camat Lowokwaru Joao Maria Gomes De Carvalho menjelaskan, beberapa permasalahan yang masih menjadi perhatian di wilayah Lowokwaru, antara lain banjir, perekonomian untuk penguatan UMKM, dan kemacetan. (*/ari/fer)

Sumber: