DPRD Jatim Ingatkan Penyelenggara Pemilu Minimalisir Korban Jiwa

Surabaya, Memorandum.co.id - Menghadapi jadwal pelaksanaan pemilu legislatif 14 Pebruari 2024, mendorong komisi A DPRD Jatim untuk mengingatkan KPU, bawaslu sebagai penyelenggara. Upaya ini mengantisipasi jumlah korban penyelenggara pemilu 2024 mengalami sakit, dan meninggal. Seperti pada Pemilu 2019 lalu. Freddy menyebutkan, pelaksanaan pemilu 2024 mendatang, petugas memiliki beban berat, sepeti saat pemilu 2019 sebelumnya. Sebab pemilu legislatif akan bersamaan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan DPD RI. Data penyelenggara pemilu, menyebutkan petugas yang meninggal dunia pada Pemilu 2019 lalu ada 894 petugas, dan 5.175 petugas mengalami sakit. Karena beban kerja di Pemilu 2019 cukup besar sehingga menjadi salah satu faktor banyak petugas yang sakit atau meninggal dunia. Sehingga petugas pemilihan untuk Pemilu 2024 harus benar-benar kuat fisik dan kuat psikis. Fit and propertest harus dilakukan secara ketat," kata Freddy mengingatkan. Ia menyebutkan, tingginya korban meninggal dari penyelenggara pemilu 2019 yang meninggal, diduga berbagai sebab. Diantaranya kelelahan petugas pemilu. Karena, beban berat saat proses pemilihan hingga akhir perhitungan suara peserta pemilu. "Harus ada evaluasi. Agar bisa mengantisipasi dan tidak merugikan penyelenggaran pemilu," ujar dia. Freddy menyebutkan Forkompimda, mulai dari gubernur, pangdam, Kapolda, kejaksaan tinggi, memiliki peran menjaga konsolidasi antar lembaga Parati politik. Selain itu, doktor ilmu hukum pemerintahan ini, mengkritisi pelaksanaan pemilu 2019 lalu. Dimana korban jiwa dari penyelenggara pemilihan legislatif dan pilpres langsung sangat luar biasa. "Harus ada evaluasi, nantinya harus ada seleksi ketat rekruitmen petugas penyelenggara pemilu," aku Freddy. Pada kesempatan itu, Freddy mendorong gubernur sebagai ketua Forkompimda Jawa Timur mengelar komunikasi lintas partai politik. "Gubernur sebagai ketua Forkompimda mengawali komunikasi antar partai politik," tegas dia. Politisi Partai Golkar ini menyebutkan, parpol sebagai kontestan harus memiliki komunikasi politik yang baik. Karena semua harus menjaga pesta demokrasi yang beradab dan berkeadilan. (day)

Sumber: