Program Smartcard Terminal Tak Maksimal, DPRD Jatim Desak Pemprov Serius

Surabaya, Memorandum.co.id - Komisi D DPRD Jatim menyayangkan program Smartcard di Terminal Anjuk Ladang, Nganjuk belum berjalan seperti yang diharapkan. Temuan ini, saat komisi yang membidangi pembangunan menggelar sidak. Anggota Komisi D DPRD Jatim, Martin Hamonangan mengatakan, sejauh mana pelaksanaan Smartcard ini dilakukan di terminal tipe B tersebut. Apalagi program yang diinisiaisi Dinas Perhubungan Jatim dan diresmikan penggunaannya oleh Gubenur Khofifah 29 September 2021 lalu masih sebatas pada pendataan keluar masuk bus saja. "Belum pada sistem pembayaran Cashless secara elektronik atau e payment seperti yang diharapkan," tutur Martin Hamonangan. Politisi PDI Perjuangan ini, menyampaikan pengawasan terus dilakukan ke terminal yang ada di Ringin Anom, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk setelah sekitar 3 bulanan dicanangkan. "Memang harus ada pembenahan dan peningkatan. kami lihat butuh sosialisasi agar stake holder memahami apa itu smartcard, keuntungan dan kemudahannya apa. Sebab dilapangan masih terlihat sebatas memudahkan pendataan secara komputerisasi saja. untuk mengganti pendataan secara manual atau paperless bus yang masuk keluar terminal. Jadi sekedar tahu bus ini masuk terminal atau tidak, kalau tidak masuk berarti bus tersebut ambil penumpang di luar terminal. Belum seperti yang menjadi harapan yang ditargetkan, menjadi kartu yang bisa digunakan untuk pembayaran elektronik di terminal, baik penumpang maupun sopir. Ini masih sederhanalah," ungkap dia. Politisi asal Banyuwangi ini sangat memahami kenapa perkembangannya masih lambat. Namun program ini tetap harus diapresiasi sebagai lompatan yang bagus. "Tapi kami tetap sangat mengapresiasi dengan semangat yang diusung oleh Dishub untuk memudahkan pendataan termasuk kemudahan pembayaran di terminal. Kami tetap berharap ini bisa dikembangkan ke terminal tipe B yang menjadi kewenangan pemprov se Jatim dengan smartcard ini, maka data bisa terkoneksi di setiap terminal dengan smartcard dan cashless. Dan disetiap terminal ini pembayaran bisa menyesuaikan dengan perkembangan di era digital dengan e money," harapnya. Karenanya Komisi D juga akan melakukan evaluasi termasuk kebutuhan anggaran agar program ini bisa dinikmati kemudahannya oleh Masyarakat. Selain soal smartcard, Komisi D mengaku prihatin. Karena ternyata hampir semua terminal di Jatim penumpang pengguna Bus umum mengalami penurunan. "Ini hampir dialami semua terminal karena jumlah penumpang yang makin sedikit, karena menggunakan moda transportasi lain atau kendaraan pribadi," ungkapnya. (day)

Sumber: